Ketuk Palu Undang Undang ITE, Revisi 7 Materi Pokok


Wasiatriau – Revisi Undang – undang Nomor 11 thun 2008, tentang informasi dan transaksi  elektronik resmi disahkan kemaren ( 27/11).di jakarta.

Sebenarnya sudah lama UU ITE masuk dalam daftar revisi, namun tahap demi tahap pembahasan, begitu juga untuk mengeliminir kontroversi semua pihak, akhirnya sampai pada titik kesimpulan dilksanakanya ketuk palu revisi 7 poin materi pokok undang undang tersebut.

Revisi UU ITE dirumuskan dalam tujuh poin penting, salah satunya bahwa penjelasan pada Pasal 27 ayat 3 akan ditambah untuk menghindari multitafsir.

” RUU ITE disetujui DPR & Pemerintah dalam rapat paripurna DPR,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika ( Menkominfo ) Rudiantara.

Setelah disahkan oleh DPR, UU tersebut akan masuk ke tahap pemberkasan di DPR. Selanjutnya, Presiden menuangkannya dalam berita negara dan undang-undang yang telah mengalami perubahan itu pun langsung berlaku.

Menurut Rudiantara, perubahan UU ITE ini hanya dilakukan dalam beberapa hal minor saja. Tujuan utamanya adalah supaya bisa menyesuaikan dengan dinamika teknologi dan tidak ada pihak yang bisa memanfaatkan UU ITE untuk melakukan kriminalisasi pada pihak lain.

Terdapat 7 muatan materi pokok RUU, Revisi UU ITE yang diharapkan mampu menjawab dinamika tersebut, sebagai berikut :

1. Menambahkan sejumlah penjelasan untuk menghindari multi tafsir terhadap ketentuan penghinaan/pencemaran nama baik pada Pasal 27 ayat 3.

2. Menurunkan ancaman pidana pencemaran nama baik, dari paling lama 6 tahun menjadi 4 tahun, dan denda dari Rp 1 miliar menjadi Rp 750 juta.

Selain itu juga menurunkan ancama pidana kekerasan Pasal 29, sebelumnya paling lama 12 tahun, diubah menjadi 4 tahun dan denda Rp 2 miliar menjadi Rp 750 juta.

3. Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi atas Pasal 31 ayat 4 yang amanatkan pengaturan cara intersepsi ke dalam UU, serta menambahkan penjelasan pada ketentuan Pasal 5 ayat 1 dan 2 mengenai informasi elektronik sebagai alat bukti hukum.

4. Sinkronisasi hukum acara penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan dengan hukum acara dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

5. Memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) UU ITE untuk memutuskan akses terkait tindak pidana.

6. Menambahkan Right to be Forgotten, yaitu kewajiban menghapus konten yang tidak relevan bagi penyelenggara sistem elektronik. Pelaksanaannya dilakukan atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

7. Memperkuat peran pemerintah untuk mencegah penyebarluasan konten negatif di internet, dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan Pasal 40.

Kewenangan tersebut berupa kewajiban untuk mencegah penyebarluasan informasi elektronik yang memiliki muatan terlarang, dan kewenangan memutus akses atau memerintahkan penyelenggara sistem elektronik untuk memutus akses terhadap informasi elektronik yang melanggar hukum.

Banyak yang jadi korban.

Sebelum ini banyak yang jadi korban terjerat hukum gara gara menyebar luaskan informsi tentang nama orang, baik berupa pitnah, penghinaan maupun ancaman melalui  informasi elektronik, salah satu korban terakhir Yusniar ( 27 ) yang bernasib naas, seorang ibu rumah tangga di Makassar, Sulawesi Selatan. hal itu terjadi gara gara membuat status facebook yang diunggah pada 24 maret 2016 lalu.

Dengan direvisinya UU ITE tersebut dapat menjadi pedoman terutma bagi pengguna jejring sosial, disisi lain tidak lagi menjadi multitafsir dalam memahami pasal yang tersurat dalam undang undang tersebut, terutama  tentang 7 poin materi pokok yang telah diketuk palu. ( aba )