Sylviana Murni Diperiksa Selama 7 Setengah Jam


Wasiatriau.Com – Sylviana Murni, mantan pejabat walikota Jakarta pusat, jumat (20/1) menjalani pemeriksaan penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi ( Dittipikor )  Bareskrim Polri selama tujuh jam setengah, terkait pengelolaan dana hibah untuk kegiatan Kwartir Daerah Pramuka DKI Jakarta.

Usai pemeriksaan, beliau mengatakan, Penggelontoran dana untuk kegiatan Pramuka melalui APBD tahun anggaran 2014-2015 sebesar Rp 6,8 Miliar. namun, beliau melanjutkan ada kegiatan yang tidak diselesaikan lantaran beberapa hal.Sementara sisa uang yang digunakan kegiatan tersebut, sekitar Rp 801 juta imbuh beliau,  sudah dikembalikan ke kas Daerah.

Lanjut sylvi lagi, pengelolaan dana kegiatan tersebut telah diaudit oleh auditor independen dan laporan audit atas laporan keuangan gerakan Pramuka Kwarda gerakan Pramuka 2014 telah kami audit dengan nomor laporan tertanggal 22 juni 2015 dengan pendapat ( penilaian ) wajar. ” Saya menyampaikan bahwa semua kegiatan ini Insya Allah sudah saya sampaikan secara terbuka dengan bukti bukti,” Ujar beliau.

Penggunaan dana kegiatan kwartir Daerah Pramuka DKI Jakarta beliau menjelaskan, “Bukan dana bansos, tetapi ini adalah dana hibah sesuai dengan SK Gubernur Nomor 235 Tanggal 14 Februari 2014 yang ditandatangani pada saat itu Pak Jokowi,” ujarnya di Gedung Ombudsman, Jalan Rasuna Said, Jakarta (20/1).

Sylvi menjelaskan, dalam SK tersebut tertulis biaya operasional pengurus kwarda DKI Jakarta dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) melalui dana hibah. Sehingga sambungnya dana sebesar Rp 6,8 miliar bukan dana bansos melainkan hibah.

“Selanjutnya berapa dana yang diberikan ini Rp 6,8 miliar dan saya sudah lakukan dengan teman-teman pengurus kwarda, jelas ini untuk kegiatan 2013-2014,” jelasnya.

Masih berita yang sama, terkait pertanggung jawaban dana hibah, sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos yang bersumber dari dana hibah. dalam Permendagri tersebut mengatur ketentuan para penerima hibah harus bertanggung jawab secara formal dan material terhadap penggunaanya.

Didalam hal ini, Sylvi murni dipanggil sebagai ketua Kwartir Daerah ( Kwarda ) Pramuka DKI Jakarta sejak januari 2015, menggantikan Yhudi Suyoto, sementara Sylvi saat ini menjabat sebagai Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata. Beliau terpilih secara aklamasi sebagai ketua selama priode 2013 s/d 2018.(aba).