Forum LPMK Dumai Tagih Janji Wako


WR – Terkait dengan Visi Misi Walikota dan wakil Walikota Dumai zul As – Eko masih dianggap lambat oleh masyarakat Dumai. Pasalnya sudah pertengahan tahun kedua,program prioritas yang dijanjikan belum juga terealisasikan.Demikian kata ketua forum LPMK Nurdin Efendi,beberapa hari lalu.

Berdasarkan rilisnya di WA Beliau,Forum LPMK kota dumai tagih janji zul as eko, sesuai dengan janji politik zul as eko akan memberi bantuan dana DPK di setiap kelurahan, dana pembinaan kelurahan itu dengan angaran sebesar 1 milyar setiap kelurahan, kita tagih janji ini karna pemerintah saat ini sudah akan masuk tahun ke tiga, dan sampai saat ini yang nama nya dana dpk tidak pernah muncul dalam dua tahun ini.Oleh karna itu kita atas nama forum lpmk kota dumai tanya kan janji tersebut. Katanya.

Lanjutnya beliau lagi,kita akan turun kan seluruh lpmk sekota Dumai, untuk menanyakan janji dana dpk ini, karna saat ini kami selaku lpmk kelurahan tak dipandang serius oleh pemerintah kota Dumai,sedangkan katanya lagi,keberadaan kami di kelurahan adalah ujung tombak pemerintahan,kami atas nama forum LPMK, minta kepada pemerintah agar tanggap dengan fungsi kami dikelurahan, jangan ketika pemerintah punya keinginan baru tau dengan kami. Ujarnya.

Pendi mencontohkan,sebanyak 20 item janji politik pemerintah hari ini, satu pun belum ada yang nampak, hanya wacana dan janji muluk buat masyarakat kota Dumai. Ujarnya

Masih ucapan pandi dalam rilis WA nya, beliau berharap, agenda serimonial yang selalu dilakukan oleh pemerintah agar dapat dikurangi, dgn kondisi dumai saat ini yg sangat kritis, dan forum LPMK kota dumai minta kepad pemerintah agar dapat menganggarkan dana dpk pada tahun 2018 ini, karna DPK dapat menetralisir keluhan masayrakat dalam bentuk lainnya seperti percepatan pembagunan fisik di kelurahan. Demikian kata ketua forum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota (LPMK), Nurdin Efendi.

Disisi lain, berdasarkan pantau media www.wasiatriau.com di kota Dumai, Dana Pembinaan Kelurahan masih belum dapat direalisasikan. Ada beberapa indikator yang membuat terhambat dana pembinaan kelurahan tersebut,karena dari kondisi keuangan daerah semakin kecil,Sementara serapan APBD kota Dumai tahun 2017untuk biaya pembangunan dirasionalisasi.(aba)