Ir. M. Hasbi Sesalkan Oknum Anggota Dewan, Diduga Intervensi Paket Poker


WR – Ir Muhammad Hasbi,Penggiat Hukum yang terkenal dengan vokal nya,Sesalkan Sikap oknum anggota Dewan,karena diduga melakukan intervensi terhadap Dinas terkait,sebab paket pokok pokok pikiran (poker),berdasarkan aspirasi dewan yang dititipkan lewat dinas,terkesan menjadi paket titipan. Demikian ungkap Hasbi be berapa waktu lalu.

Tekanan oknum dewan menurut beliau, terlihat dari sejumlah paket poker yang dititipkan dewan kepada Dinas terkait, setelah sampai waktunya, paket tersebut kembali diserahkan kepada anggota dewan yang bersangkutan melalui perusahaan tertentu. Ujarnya.

Dugaan hasbi tersebut setelah ada dari beberapa dinas mengembalikan paket poker yang dititip dewan,seperti dinas pendidikan, hampir 100 paket, Dinas PU hampir 50 paket, melalui Bina Marga, Cipta Karya dan SDA dan RSUD sekitar 10 paket.Ujar hasbi menjelaskan.

Lanjut aktivis itu lagi, beliau selaku ketua LBHI dan bergabung sebagai wakil ketua Forum Komite Reformasi Dumai dan pengagas LSM Fordum,dan saat ini beliau juga sebagai pimpinan dari salah satu perusahaan swasta, beliau mengatakan, jika budaya ini terus dibiarkan, sudah tentu banyak perusahaan gulung tikar, sebab perusahaan yang tidak ada koneksi dengan dewan tentu tidak berkesempatan mengerjakan paket, sementara perusahaan setiap tahun harus membayar pajak dan memperpanjang surat dokumen perusahaan. Ujarnya

Apalagi tambah hasbi, paket PL yang ada di dinas hampir sebagian besar paket poker,karena paket proyek dinas sendiri berkurang,karena rasionalisasi anggaran Tentu makin sedikit peluang perusahaan mendapatkan pekerjaan. Jelasnya.

Terkait dengan dugaan intervensi oknum dewan terhadap paket poker,menurutnya lagi, seperti ada kebanggaan dibalik itu semua,karena Dinas sebagai pengguna anggaran tidak mampu mencegahnya seolah olah Dinas terkait tidak punya wewenang untuk menentukan.Seharusnya Dinas yang bersangkutan lah yang bertanggung jawab terhadap proyek yang ada pada dinas tersebut,bukan anggota dewan.apakah ada institusi lain yang ikut juga berwenang menentukan paket pl yang ada di dinas Terkait. katanya agak sedikit bertanya.

Masih ucapan Hasbi,berharap haltersebut dapat diluruskan,beliau meminta kepada instansi berwenang, Polisi, jaksa dan KPK untuk mengusut tuntas dinamika yang beliau anggap diduga ada tarik menarik antara dinas dan oknum dewan. Demikian harap beliau mengakhiri. (aba) ***