Hakim Cepi Batalkan Status Tersangka Setya Novanto


Www.wasiatriau.com (Jakarta) Hakim Cepi Iskandar mengabulkan gugatan praperadil an yang diajukan oleh Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (Setnov).

Hakim menyatakan, penetapan tersangka Setya Novanto dalam kasus dugaankorupsi kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tidak sah.KPK pun diminta untuk menghentikan penyidikan terhadap Setya Novanto. Saat Putusan dibacakan Hakim Cepi di Pengadi an Negeri Jakarta Selatan, Jumat sore (29/9/2017).

Dinilai Ada sejumlah pertimbangan yang mendasari Hakim Cepi membuat putusan tersebut.pertama,Cepi menilai penetapan tersangka Setya Novanto oleh KPK sudah dilakukan di awal penyidikan. Padahal, menurut Hakim lagi, harusnya penetapan tersangka dilakukan di akhir tahap penyidikan suatu perkara. Hal itu harus dilakukan untuk menjaga harkat dan martabat seseorang.menimbang bahwa dari hal-hal tersebut,maka hakim berpendapat bahwa proses penetapan tersangka di akhir penyidikan,maka hak-hak tersangka bisa dilindungi,”ucap Cepi

Selain itu, Cepi juga mempermasalahkan alat bukti yang digunakan KPK. Hakim menilai alat bukti yang diajukan berasal dari penyidikan terhadap Irman dan Sugiharto,mantan pejabat Kementeri an Dalam Negeri yang sudah ditetapkan bersalah melakukan korupsi E-KTP, Hakim menilai,alat bukti yang sudah digunakan dalam perkara sebelumnya tidak bisa digunakan untuk menangani perkara selanjutnya.
“Menimbang setelah diperiksa bukti-bukti merupakan hasil pengembangan dari perkara orang lain, yaitu Irman dan Sugiharto,” ucap Cepi.

Ditempat terpisah, masih berita yang sama, menanggapi putusan hakim, Kepala Biro Hukum KPK Setiadi menyatakan bahwa pihaknya bisa menerbitkan suratperintah penyidikan(sprindik)baru untuk mengusut kembali Setya Novanto.

“Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 yang mana di dalam aturan itu,bahwa apabila dalam penetap an tersangka itu dibatalkan, penyidik dibenarkan untuk mengeluarkan surat perintah baru,”kata Setiadi usai sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,Jumat (29/9).

Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP oleh KPK pada 17 Juli 2017 lalu. lalu mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Selatan pada 4 September 2017.

Gugatan terdaftar dalam nomor 97/Pid. Prap/2017/PN Jak.Sel. Novanto keberatan atas status tersangka dari KPK. Ketua Umum Partai Golkar inididuga menguntung kan diri atau orang lain atau korporasi dan menyalah gunakan kewenangan dan jabatan,pada kasus E-KTP Setnov sewaktu menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR diduga ikut mengatur agar anggaran proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun disetujui oleh anggota DPR, Selain itu Novanto diduga mengondisikan pemenang lelang dalam proyek e-KTP. Bersama sama pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, Novanto diduga ikut menyebab kan kerugian negara Rp2,3 triliun,Pihak Novanto sebelumnya meminta Komisi pembe rantasan korupsi mengentikan sementara penyidikan hingga ada putusan pra peradilan Novanto dua kali tak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka lantaran dirawat di rumah sakit.(kutipan Kopas.com) *** (aba).