Inspektorat Bengkalis Bertekad Menjaga Netralitas ASN Saat Pilkada dan Pilpres

Tindak Lanjuti Arahan Bupati, Pegawai Inspektorat Bengkalis Tandatangani Pakta IntegritasWasiatriau.com –  Menindak lanjuti arahan Bupati Bengkalis,Amril Mukminin tentang kewajiban bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tetap netral  Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2018,   Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden  tahun 2019. dikutib dari Humas Pemkab Bengkalis.
Penandatangan pakta integritas itu diikuti Seluruh Pegawai Inspektorat Bengkalis itu,
mulai dari Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Sukarela dan Tenaga Harian Lepas.diruang aula Kantor Inspektorat,Rabu (17/1/2018). Demikian ujar kepala sub bagian evaluasi dan pelaporan, Dedy Kurniawan.
“Pakta integritas ini ditandatangani oleh 53 orang PNS, 4 orang Tenaga Sukarela serta 11 orang Tenaga Harian Lepas di lingkup Inspektorat Kabupaten Bengkalis,” jelas Dedy
Katanya, Penandatanganan diawali pejabat administrator (Inspektur Pembantu I, II, III, IV) diikuti pejabat pengawas  Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian,dan serta Keuangan dan Perlengkapan,dan kemudian pejabat fungsional Auditor dan P2UPD dan serta seluruh staf dan disaksikan langsung oleh atasan masing-masing.
Pelaksana Tugas,(Plt) Inspektur Kabupaten Bengkalis, Suparjo mengungkapkan, dirinya sengaja mengumpulkan seluruh staf untuk melakukan acara  penandatanganan pakta integritas tersebut, agar nantinya tidak ada ASN dilingkup Inspektorat yang tersandung masalah pelanggaran pemilihan umum. Ujarnya.
Plt inspektorat Suparjo berpesan, “Hari ini bapak, ibu sekalian saya kumpulkan untuk menandatangani pakta integritas tentang netralitas pada pelaksanaan Pilgubri tahun 2018, sebagai peringatan awal bagi kita semua. Jangan nantinya ada penyesalan di belakangan hari jika dikenai hukuman dan sanksi atas perbuatan kita yang memihak salah satu pasangan calon,” ujarnya.
Suparjo menegaskan sekecil apapun, ASN tidak boleh terlibat politik praktis baik langsung maupun tidak langsung pada helat demokrasi tersebut.
Sambung beliau lagi,  Kita semua memiliki hak pilih namun, katanya lagi, bukan dalam bentuk memberikan dukungan politik apa pun kepada calon tertentu. Lanjutnya lagi, “Saya tegaskan ini karena jika nantinya ada ASN yang melanggar maka akan dikenai sanksi tegas sesuai aturan perundang-undangan,” . Demikian tegas beliau.(aba)***