Memberi, Menerima Suap Dapat Dipidana, Terkait pimilu kada 


Wasiatriau.com – Berdasakan undang undang nomor10 tahun2016 tentang  pemilihan Gubernur, Bupati/walikota membatasi ruang gerak  team sukses melakukan tindakan diluar prosedur terutama terkait money politik.

Sanksi yang diberikan sama kepada Pemberi dan Penerima, kena pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1milyar.  

Sebagai untuk mengingat ingatkan kepada tim sukses dan simpatisan agar selalu waspada dalam melaku kan sosialisasi politik, 

Menurut Undang Uundang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan kepala daerah Gubernur, Bupati  Walikota Pasal 187A dinyatakan: 

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberi kan uang atau materi lainnyasebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung atau pun tidak langsung untuk  mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, mengguna kan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan serta paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Adapun isi Pasal 73 ayat (4)  sbb: 

(4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;

b.menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan

c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu. 
Ketentuan ini dipertegas dalam Peraturan KPU No.  4/2017 dalam Pasal 71 ayat (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, PasanganCalon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikandan/atau memberikan uang atau materi lainnya untukmemengaruhi Pemilih. 
Ancaman pidana pelanggaran ini ditegaskan dalam Pasal 78 ayat (2) yang berbunyi: Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, PasanganCalon dan/atau Tim Kampanye, Relawan, atau PihakLain yang terbukti melakukan pelanggaransebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dikenai sanksipidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.  

Jadi,  ingat Pemberi dan Penerima uang di Pilkada siap-siap diancam dengan hukuman penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 milyar.  
Maukah Anda hanya karena uang 20ribu atau 50rb meringkuk di penjara dan didenda lebih besar.  
Ingat!!!  Pilkada saat ini beda dan lebih ketat aturannya.  

Jadilah Pemilih yang rasional dengan menjauhi hukuman.  (aba)***