Warga Sesalkan Sikap PLN Kurang Bijaksana Terkait Pemadaman PJU Kota Pekanbaru

Pemadaman PJU, Kejari Pekanbaru Siap Mediasi Pemko dan PLN


Wasiatriau.com – Terkait dengan pemadaman penerangan lampu jalan (JPU)kota Pekanbaru sontak membuat resah masyarakat kota Pekanbaru. Pasalnya hal tersebut bisa membahayakan masyarakat yang berkendaraan. Demikian ujar Usman.

Warga Pekanbaru itu menyayang kan Pemadaman PJU tersebut. Sebab membuat jalan dalam kota menjadi gelap, sambungnya lagi, tentu bisa menghambat aktivitas masyarakat.

Katanya lagi,kalau pemadaman JPU berlanjut terus, dikuatirkan banyak akan terjadi kecelakaan dijalan raya. Terutama dimalam hari.

Beliau berharap kepada PLN harus Arif dan bijaksana dalam membuat keputusan, janganlah sampai kebijakan yang diambil berdampak pada masyarakat itu sendiri. Ujarnya

Tambah beliau lagi, seharusnya pihak PLN tidak perlu memadam kan lampu jalan tersebut, karena hal itu hanya persoalan teknis antara PLN dengan pemerintah kota Pekanbaru. ” Kan bisa dicari solusi jalan keluarnya,”.Terang beliau.

Apalagi kita sedang menghadapi pilkada Gubernur dan wakil Gubernur Riau, disaat Minggu tenang dan masa pencoblosan tentu membutuhkan situasi yang aman. Sebut beliau.

Diketahui, dalam beberapa hari terakhir, masyarakat Kota Pekanbaru tidak lagi‎ dapat menikmati PJU seperti biasanya. PLN telah memutuskan aliran listrik untuk PJU ini. Pemadaman telah dilakukan sejak Kamis (21/6‎) kemarin.

Pemadaman ini dilakukan oleh PLN karena Pemko Pekanbaru memiliki tunggakan listrik selama tiga bulan. Yakni tagihan April, Mei dan Juni. Terhadap tunggakan itu bukan pemko tidak berniat membayarnya, tapi ada lonjakan tagihan mencapai 70 persen per bulannya menjadi titik permasalahan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, tagihan listrik PJU milik Pemko Pekanbaru pada tahun 2018, di Januari sebesar Rp7.423.337.306, Februari Rp7.853.589.643. Namun pada Maret, tagihan tersebut membengkak menjadi Rp13.027.036.008 dan April, tagihan yang mesti dibayarkan Pemko Pekanbaru turun menjadi Rp12.688.694.522.

Sedangkan untuk tagihan Mei sebesar Rp12.617.080.170, kemudian pada Juni menjadi Rp12.521.268.775‎. Sementara dana yang dianggarkan untuk pembayaran tagihan listrik PJU hanya berkisar Rp7 miliar per bulan.

Terjadi lonjakan itu karena Pemko dibebankan untuk membayar PJU non meterisasi setelah dilakukan pendataan bersama oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Pekanbaru dan PLN. Dimana hasilnya didapati 31.749 titik PJU yang belum dimeterisasi dengan pemakaian daya sebesar 23.784.950 volt ampere (VA). Sedangkan yang telah dimeterisasi hanya 9.583 titik dengan pemakaian daya 3.812.450 VA.

Ditempat terpisah masih berita yang sama, Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru angkat bicara terkait polemik pemadaman penerangan jalan umum (PJU) di Kota Pekanbaru, Selaku Pengacara Negara, Korps Adhyaksa Pekanbaru ini siap memediasi Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Dikatakan Kepala Seksi (Kasi) Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Pekanbaru Rizky Rahmatullah, ‘perseteruan’ kedua belah pihak telah membuat warga Pekanbaru menjadi korban. Sejumlah ruas jalan menjadi gelap gulita, yang berpotensi menimbulkan persoalan baru seperti kecelakaan lalu lintas maupun terjadinya tindak kriminal.

Lebih lanjut Rizky mengatakan, Kejari Pekanbaru memiliki nota kesepahaman dengan kedua belah pihak. Sehingga Kejari merasa terpanggil untuk memediasi para pihak agar persoalan dapat segera terselesaikan. Hanya saja untuk memediasi ini, salah satu pihak harus mengajukan surat permintaan fasilitasi mediasi.

Syarat mediasi, terlebih dahulu pihak mengirimkan untuk permintaan mediasi ini. Tapi sekarang suratnya belum masuk,” kata Rizky kepada Riaumandiri.co, Senin (25/6/2018).

Oleh karena itu, Kejari Pekanbaru ingin langkah mediasi ini segera ditempuh. Sebab, banyak kepentingan yang terganggu dengan polemik ini. “Harusnya masing-masing berpikir untuk masyarakat. Jangan ego sektoral yang ditonjolkan,” ujar mantan Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Tanjung Balai Karimun itu.

Saat ini, kata Risky, jika PJU tetap tak hidup, tentu akan membahayakan kepada masyarakat. Seperti rawannya terjadi kejahatan di jalan atau kecelakaan lalu lintas. “Mari sama-sama kita utamakan kepentingan masyarakat,” harapnya.

Rizky juga mengaku belum mengetahui inti persoalan ini. Kedua belah pihak katanya, saling mengklaim mereka yang paling benar. “Makanya, kita duduk bersama. Kita cari solusinya bersama, dan masyarakat tidak dirugikan,” pungkas Risky.

Diketahui, dalam beberapa hari terakhir, masyarakat Kota Pekanbaru tidak lagi‎ dapat menikmati PJU seperti biasanya. PLN telah memutuskan aliran listrik untuk PJU ini. Pemadaman telah dilakukan sejak Kamis (21/6‎) kemarin.

Pemadaman ini dilakukan oleh PLN karena Pemko Pekanbaru memiliki tunggakan listrik selama tiga bulan. Yakni tagihan April, Mei dan Juni. Terhadap tunggakan itu bukan pemko tidak berniat membayarnya, tapi ada lonjakan tagihan mencapai 70 persen per bulannya menjadi titik permasalahan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, tagihan listrik PJU milik Pemko Pekanbaru pada tahun 2018, di Januari sebesar Rp7.423.337.306, Februari Rp7.853.589.643. Namun pada Maret, tagihan tersebut membengkak menjadi Rp13.027.036.008 dan April, tagihan yang mesti dibayarkan Pemko Pekanbaru turun menjadi Rp12.688.694.522.

Sedangkan untuk tagihan Mei sebesar Rp12.617.080.170, kemudian pada Juni menjadi Rp12.521.268.775‎. Sementara dana yang dianggarkan untuk pembayaran tagihan listrik PJU hanya berkisar Rp7 miliar per bulan.

Terjadi lonjakan itu karena Pemko dibebankan untuk membayar PJU non meterisasi setelah dilakukan pendataan bersama oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Pekanbaru dan PLN. Dimana hasilnya didapati 31.749 titik PJU yang belum dimeterisasi dengan pemakaian daya sebesar 23.784.950 volt ampere (VA). Sedangkan yang telah dimeterisasi hanya 9.583 titik dengan pemakaian daya 3.812.450 VA.Demikian informasi yang dapat dirangkum. (aba)