Gubernur Provinsi Aceh Irwandi Yusuf Bantah Terima Suap Dana Otsus

Gubernur Irwandi Bantah Terima Suap

Wasiatriau.com – Satu demi satu kepala daerah terjerat operasi tangkap tangan (OTT),seperti kali ini Gubernur Provinsi Aceh dan Bupati Bener Mariah, Kamis (5/7)

Komisi Prmberantasan Korupsi secara

resmi menahan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf ditetapkan sebagai tersangka suap dan otonomi khusus (Otsus).

Berdasarkan pantauan diGedung KPK Irwandi terlihat keluar dari lobi KPK sekitar pukul 00.40 WIB, Kamis (5/7).

Diketahui Irwandi yusuf terlihat mengenakan rompi tahanan warna oranye dan membawa map merah. Irwandi menyatakan tidak menerima uang dan hadiah apa pun. “Saya tidak terima uang dan hadiah,” katanya.

Setelah Irwandi, tersangka lain dari pihak swasta, Hendri Yuzal juga ditahan KPK. Hendri yang juga ajudan Gubernur Aceh itu tak memberi komentar apa pun terkait kasusnya. dan hingga tadi malam KPK belum memberikan keterangan di mana 2 tersangka itu ditahan.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan mengatakan, IY (Irwandi Yusuf) ditetapkan sebagai tersangka penerima suap terkait setoran Bupati Bener Meriah sebagai ijon proyek yang dibiayai Dana Otonomi Khusus (Otsus). Duit suap Rp 500 juta diduga akan digunakan untuk kegiatan Aceh Marathon 2018.

Uang yang disetor ke beberapa rekening itu diduga digunakan untuk pembayaran medali dan pakaian kegiatan Aceh Marathon 2018,” ujar Basaria dalam jumpa pers di kantornya, Rabu (4/7) malam.

Operasi Tangkap Tangan KPK dimulai dari pergrakan tim yang mengidentifikasi penyerahan duit dari Muyassir/MYS (swasta) kepada Fadli/FDL (swasta) pada Selasa, 3 Juli, sebesar Rp 500 juta.

FDL setelah itu, menurut Basaria, menyetorkan uang tersebut ke beberapa rekening Bank BCA dan Mandiri sebesar masing-masing sekitar Rp 50 juta, Rp 190 juta, dan Rp 173 juta. Uang tersebut yang disebut KPK diduga akan digunakan untuk keperluan Aceh Marathon 2018.

Dana otonomi khusus Aceh sejak tahun 2017 penerimaanya telah terjadi perobahan, sebelum dana tersebut diterima langsung oleh kepala daerah kabupaten kota, tapi saat ini dana Otsus langsung diterima provinsi,kabupaten kota harus mengusulkan program ke provinsi mengucurkan ke daerah kabupaten kota.

Dana Otsus pernah diusulkan agar dikembalikan pengelolaan ke daerah masing masing tetapi tidak kunjung terealisasi. (aba)