Kalah 36.208 suara dari kotak kosong, Tim Hukum Appi – Cicu Ancam Gugat Danny Pomanto

Rapat pleno pilwakot makasar

Wasiatriau.com. – Rekapitulasi di tingkat kecamatan pemilihan Walikota ( Pilwalkot ) Makassar 2018, secara resmi telah berakhir Namun Masih berbuntut panjang pasalnya selisih suara Appi- Cicu vs kolom kosong menang 36.208 suara, membuat tim hukum Appi Cicu turut angkat bicara.

Berdasarkan informasi dari 15 kecamatan, perolehan Appi-Cicu sebesar 264.421 suara,sedangkan kolom kosong sebanyak 300.629 suara.Maka selisih suara tersebut 36.208 suara.

Kendati demikian, pihak Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) ternyata tidak tinggal diam atas hal tersebut.

Kolom kosong menang dianggap dikarenakan campur tangan Walikota Makassar, Mohammad Ramdhan Danny Pomanto yang dianggap menggalang dukungan.

Tim Hukum Appi-Cicu berencana menempuh jalur hukum atas tidak netralnya Danny selaku kepala daerah dalam kontestasi politik kali ini.

Salah satu kuasa hukumnya, Irfan Idham menegaskan, Danny telah melanggar UU Nomor 10 Tahun 2017 Pasal 71, tentang posisi kepala daerah yang mestinya netral dalam pilkada.

Apalagi, menurut Irfan, Danny sebelumnya berstatus kandidat yang di tengah perjalanan digugurkan lantaran dianggap melanggar UU yang sama atas keputusan Mahkamah Agung.

Sementara itu, kuasa hukum lainnya, Habibi mengurai, ada beberapa indikasi keterlibatan Danny dalam mengampanyekan kolom kosong yang dianggap melanggar. Menurutnya, tindakan Danny begitu terstruktur, sistematis, dan masif.

Pertama, katanya, saat Danny kembali menjadi wali kota Makassar, lalu menonaktifkan 15 camat. “Tentu ini bukan hanya persoalan administratif, tetapi adanya kaitannya dengan Pilwali,” tegas Habibi, saat melakukan jumpa pers di Kedai Kopi Papa Ong, Jalan Rusa, Makassar, pada Rabu (4/7/2018).

Terlebih, berdasarkan temuan timnya di lapangan, katanya, sejumlah pelaksana tugas camat dan lurah di Makassar secara terang-terangan mengampanye kan kolom kosong. Selain itu, camat dan lurah pun dituding melakukan praktik rekayasa suara pemilih dengan mengganti kotak suara di beberapa daerah.

Kedua,Habibi juga mempertanya kan mengapa Danny melakukan halalbihalal pada saat kampanye akbar Appi-Cicu, pada 23 Juni lalu. Pada saat itu, katanya, Danny yang mengumpulkan seluruh ASN di CCC, memproklamirkan diri sebagai komando kolom kosong, sekaligus mengampanyekan salah satu kandidat gubernur, dengan mempertontonkan simbol tiga jari.

“Maksud simbol itu semua orang sudah tahu, kalau nomor 3 untuk Pilgub dan kolom kosong untuk Makassar. Kegiatan itu bukan sekadar halalbihalal biasa, tapi sarat dengan tendensi politik,” tegasnya.

Terakhir, Habibi juga menyayangkan sikap Danny yang bergembira,pada saat hasil quick count dirilis dan memenangkan kolom kosong. “Ini kan lucu, wali kota kok sujud sukur?” tuturnya.

Makanya, Ketua Tim Hukum Appi-Cicu, Amirullah Tahir menegaskan, akan melaporkan Danny ke Komisi ASN dan Kemendagri atas perilakunya yang tidak netral dalam proses politik.

“Selain itu tentu ada upaya hukum lainnya. Kalau ada sifatnya pidana, kita akan laporkan pidana,” tandas Amirullah Tahir. Demikian informasi yang dapat dirangkum dari berbagai sumber di kota Makassar.

Sementara hasil rekapitulasi perolehan suara saat rapat pleno KPUD Kota Makasar telah dimenangkan kolom kosong, berdasarkan pleno tersebut KPUD menetapkan pemilihan ulang pada tahun 2020.

Calon tunggal pada Pilkada Kota Makassar 2018, yakni Munafri Arifuddin-Andi Rahmatika Dewi (Appi-Cicu), hanya meraih 264.245 suara atau 46,77 persen suara sah. Adapun kotak kosong mendapatkan 300.795 suara atau 53,23 persen dari total suara sah sebanyak 565.040 suara.
Atas hal tersebut, KPU Kota Makassar menetapkan pemilihan kembali pada pilkada serentak berikutnya, yakni pada 2020. “Karena tahun 2019 pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan legislatif digelar, maka pemilihan kepala daerah akan digelar pada 2020. Dengan begitu, Pilkada Makassar akan kembali digelar 2020,” kata Komisioner KPU Makassar, Abdullah Mansur.
Ia mengatakan, surat penetapan ini diterbitkan berdasarkan keputusan yang telah ditandatangani ketua dan empat komisioner KPU Makassar. ( aba)