Hasbi : Perda Nomor 10 RTRW Provinsi Riau, PT.Pelindo Cab I Dumai Tidak Termasuk Areal Industri


WR.com -Terkait dengan perda nomor 10 tahun 2018 tentang rencana tata ruang wilayah (RTEW) provinsi Riau. langsung mendapat tanggapan masyarakat kota Dumai.

Salah satu masyarakat Dumai yang angkat bicara, Ir. M. Hasbi. Menyebutkan, dimana Kawasan Pelabuhaan PT. Pelindo Cabang 1 Dumai tidak termasuk kawasan Industri tetapi adalah kawasan Kepelabuhanan. Dan hal tersebut sesuai ketetapan perda nomor 10 RTRW provinsi Riau. Ujarnya

Maka dengan adanya Kepastian hukum RTRW Kawasan tersebut, secara otomatis PT. Pelindo cab I Dumai medan tersebut tidak bisa menyewakan kawasan DLKL dan DLKP menjadi pembangunan industri pabrik pengolahaan CPO dan lain lainnya, selain bergerak disektor jasa kepelabuhanan. Terang hasbi.

Tambah beliau lagi,dalam bidang kepelabuhanan.Ia mencontohkan yaitu menyewa peralatan. tangki timbun, tidak ada izin membuat pabrik dalam berbagai sektor usaha perindustrian, Maka kata Hasbi lagi,dengan ditetapkan izin Kawasan RTRW Kota Dumai 2018 – 2038, diminta perusahaan yang menyewa tempat dikawasan Pelabuhaan PT. Pelindo Cabang I Dumai wajib pindah tempat dan membongkar bangunan pabrik pengolahaan, sesuai ketetapan RTRW sebagai kawasan Industri. Tegas ketua yayasan lembaga hukum tersebut.

Masih ucapan beliau. PT. Pelindo Cabang I Dumai itu sebenarnya sudah tahu bergerak disektor Kepelabuhanan dengan izin Kawasan Kepelabuhanan tetapi kata Hasbi lagi, dengan sengaja melanggar aturan dan undang – undang yang berlaku dengan menyewa tempat sebagai Pabrik Industri pengolahan CPO, seperti PT. Naga Mas. PT. Kreasi. PT., Inti Benua Perkasa dan perusahaan lain bukan sebagai penimbunan tetapi pengolahaan CPO serta turunannya. Jelas beliau.

” Maka kami mendesak Walikota Dumai, Drs.Zulkifli As Msi dan DPRD, atas nama masyarakat Koaliasi LSM Dumai, Ir.M.hasbi ketum DPP YLBHN dan Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai dan Riau, memanggil PT. Pelindo Cabang I Dumai dan Perusahaan industri yang menyewa tempat dikawasan Pelindo dumai, agar dipindahkan dikawasan Industri yang sudah ditetapkan didalam RTRW 2018-2038, yaitu kawasan industri Pelintung dan kawasan industri Lubuk Gaung, dan Patra Niaga serta Bukit Kapur,” Ungkap Hasbi.

Ir.M.Hasbi juga menyayangkan sikap arogansi Pelindo cabang I Dumai – medan selama Ini, sebut salah satu tokoh pendiri forum reformasi kota Dumai (FRMD) itu lagi, mentang mentang BUMN, seakan kebal hukum, perbuatan sewenang wenangnya mereka melanggar aturan pembangunan pabrik pabrik pengolah CPO dan batas kawasan yang dibenarkan dari pinggir pantai.

Masih ucapan Ir. M. Hasbi, sikap arogansi PT. Pelindo I Cabang Dumai Medan, sewa tarif paling mahal dalam Bongkar muat barang, diduga melanggar aturan yang ditetapkan oleh peraturan kementerian dan apalagi mereka seakan akan membiarkan ampas berserak kelaut saat pengisian ke kapal, diduga ampas sawit yang terbuang mengakibatkan terjadi pendangkalan, apalagi mereka tidak menyiapkan peralatan keselamatan bongkar muat guna menjaga kecelakaan bila limbah tumpah ke laut. Ujar Hasbi lagi. Dimana peraturan ISO dan AIMO hanya diatas kertas saja.

Kami minta penegakan hukum dilakukan tanpa diskriminasi dan berkeadilan membongkar semua pabrik pabrik melanggar aturan pada kawasan yang sudah ditetapkan RTRW Propinsi Riau dan Kota Dumai bagi peruntukan Zona zona kawasan Industri dan tidak termasuk tanah konsensi Chevron ( PT.CPI, red) dan SKK Migas. Kilah beliau mengakhiri.(aba)