Proses Temuan Money Politik Caleg Nasdem Tidak Cukup Bukti.


WR.com – Terkait dugaan temuan money politik caleg DPR-RI dari partai Nasdem yang diungkap oleh komisioner banwaslu kota Dumai Agustri, ternyata tidak cukup bukti.

Hal itu terungkap setelah ekspos terbuka oleh sentra penegakan hukum terpadu ( gakkumdu ) yang terdiri dari polisi, kejaksaan dan Banwaslu.

Barang bukti, saksi atau Vidio adalah salah satu persyaratan yang harus dipenuhi Banwaslu sebagai salah satu bukti awal dugaan pelanggaran money politik tersebut.

Sedangkan menangani kasus pemilu terutama Money politik dibatasi waktu 14 hari. Berbeda dengan kasus pidana umum.

Diketahui, Salah seorang Caleg DPR RI yang juga Ketua DPW Nasdem Riau Iskandar Hossein diduga melakukan pelanggaran kampanye berupa pemberian materi lainnya yang memiliki nilai dalam bentuk kubah masjid di Kelurahan Batu Teritip, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai.
Komisioner Bawaslu kota Dumai Agustri membeberkan kronologi kasus dugaan pelanggaran yang termasuk kategori money politic ini.Bermula dari kampanye salah seorang caleg pada minggu 25 Oktober lalu.
Adapun informasi yang dapat dirangkum, terduga kasus money politic ini berjumlah tiga orang. Yakni ketua DPW partai Nasdem provinsi Riau Iskandar Hossein dan merupakan Caleg di DPR RI, Farida Sa’ad, Caleg Incumbent DPRD Riau dapil Dumai Meranti dan Bengkalis dan Yusman Caleg DPRD Kota Dumai, beliau saat ini menjabat sebagai ketua partai dan menjabat anggota dewan.
“Kalau menurut kami ini sudah melanggar pasal 523 dan 521 junto 280 ayat 1 huruf j Nomor 7 tahun 2017 dan harus ditindaklanjuti,” kata Zulfan ketika dikonfirmasi salah satu media.
Ironisnya dalam perjalanan, penanganan kasus ini, Temuan dari Baswaslu Kota Dumai menjadi ‘buram’ saat ekspos terbuka dari tiga unsur yang tergabung di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) terdiri dari tiga instansi, Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian.
Kapolres Dumai AKBP Restika P Nainggolan ketika dikonfirmasi riauterkini.com membatah tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu terhadap tiga orang caleg dari Partai NasDem tersebut.
“Kami tidak menghentikan kasus itu. Cuman kami minta kepada Bawaslu Dumai untuk melengkapi berupa barang bukti, saksi atau video tidak bisa. Apalagi dalam kasus ini memiliki waktu prosesnya 14 hari,” kata Restika kepada media ini.
Menurutnya jika barang bukti dugaan pelanggaran pemilu ini bisa dipenuhi atau diwujudkan sebagaimana dalam ekspos dari tiga lembaga yang tergabung di Gakkumdu Dumai oleh Bawaslu Dumai, kata dia, maka kasus ini akan lanjut ke ranah selanjutnya.
“Kasus ini bukan seperti menangani maling atau kasus lainnya. Kasus pelanggaran pemilu ini dikejar oleh waktu agar tidak kadaluarsa dan kita minta waktu itu kepada Bawaslu Dumai untuk menunjukkan alat bukti, tapi alat buktinya gak ada,” tutur Restika. (aba)