Sosialisasi Empat Pilar, Tap MPR No VI tahun 2001, Terkait Nilai nilai Pancasila

Pancasila idiologa negara

WR.com (Dumai) Sosialisasi 4 pilar merupakan amanah TAP MPR RI Nomor VI tahun 2001.

Berdasarkan pasal 15 ayat (1) huruf e undang undang nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD menetapkan bahwa salah satu tugas pimpinan MPR adalah mengkoordimasikan anggota MPR untuk memasyarakatkan undang undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, tugas tersebut diwujudkan dengan melaksanakan kegiatan memasyarakatkan Pancasila, undang undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, negara kesatuan republik Indonesia, dan bhinneka tunggal Ika.

Dasar hukum sosialisasi empat pilar sebagai berikut :

Undang undang nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, pasal 15 ayat (1) huruf e.

Keputusan MPR RI Nomor 1/MPR/2010 tentang peraturan tata tertib MPR, pasal 22 ayat (1) huruf e.

INPRES Nomor 6 tahun 2005 tentang dukungan kelancaran pelaksanaan sosialisasi undang-undang dasar (UUD) 1945 yang dilakukan MPR.

Materi sosialisasi empat pilar, antara lain ; Pancasila sebagai dasar dan idiologi Negara, UUD NRI tahun 1945 sebagai konstitusi Negara, NKRI sebagai bentuk Negara,Bhinneka Tunggal Ika.

Sementara itu latar belakang sosialisasi empat pilar tersebut terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal,

Faktor internal, terjadinya krisis multidimensi pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dan ajaran agama yang sempit serta lunturnya penghargaan terhadap kemajemukan.

Terjadinya ketidakadilan dalam bidang pembangunan ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum di pusat dan daerah.

Begitu juga faktor eksternal, globalisasi yang membawa persaingan antar bangsa yang semakin tajam.

Kuatnya pengaruh budaya asing dan kurangnya sarana teknologi industri dan perumusan kebijakan negara.

Sember sumber Pancasila sebagai dasar Negara sebagai berikut : Nilai keagamaan, Adat istiadat, kebudayaan, nilai nilai yang hidup dalam masyarakat dan perkembangan idiologi dunia pada saat itu.

Hal tersebut mencakup dalam Pancasila, ” Ketuhanan yang maha esa,kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kedudukan Pancasila sebagai ideologi Negara mengacu kepada norma dasar (grundnorm ) menurut Hans kelsen dan norma fondamental Negara ( Staats fundamental Norm ) menurut Hans nawiasky.

Filosofische grondslag yaitu sebagai fondamen, filsafat, pikiran yang mendalam, menurut Soekarno. Serta.pandangan hidup ( way of life ) dan kedudukan Pancasila adalah pemersatu bangsa.

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang – undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai nilai yang terkandung dalam Pancasila, penjelasan pasal 2 undang undang nomor 12 tahun 2011.

Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara antara lain: Sidang pertama BPUPKI, ( Ir. Sukarno menawarkan 5 prinsip dasar negara yang diberi nama Pancasila ) 1 Juni 1945, Dasar negara / Pancasila : antara lain : 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri – kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Keutuhan yang berkebudayaan.

Panitia kecil/ panitia sembilan (Pancasila dalam piagam Jakarta) 22 Juni 1945, dengan rumusan : 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sidang PPKI (Pancasila dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945) 8 Agustus 1945, rumusan : 1. Ketuhanan yang maha esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara, pasal 2 undang undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan, dalam penyelenggaraan kekuasaan negara yang berdasarkan atas hukum, Pancasila harus selalu dijadikan rujukan dalam pembangunan hukum.

Secara akademis, hal tersebut sesuai dengan pendapat Hans Nawiasky tentang teori hierarki norma Hukum bahwa norma hukum itu berjenjang dan berlapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, yang disebut dengan Staats fundamental Norm ( norma fondamental Negara )

Untuk itu semua dokumen hukum negara mulai UUD, TAP MPR, UU/Perpu, PP, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota, Substansinya harus mendasarkan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai nilai Pancasila.

Nilai nilai yang terkandung dalam Pancasila, Ketuhanan yang maha esa, mengandung nilai nilai antara lain : 1. Setiap orang Indonesia menurut agama dan kepercayaanya. 2. Menjalankan agama dan kepercayaan secara berkeadaban serta saling menghormati, 3. Segenap agama dan kepercayaan mendapat tempat dan perilakuan yang sama.

Kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung nilai nilai antara lain: 1. Perilakuan terhadap manusia secara adil, tidak memihak dan berpegang kepada keadilan. 2. Berada, maksudnya berbudi luhur, sopan dan bersusila.

Persatuan Indonesia, mengandung nilai nilai antara lain : 1.Persatuan dalam arti luas, 2. Melindungi segenap bangsa, 3. Bersatu dalam keberagaman.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, mengandung nilai nilai antara lain : 1. Rakyat memiliki kedaulatan, 2. Nilai demokrasi, 3. Prinsip musyawarah, 4. Rakyat memiliki perwakilan.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung nilai nilai antara lain : 1. Perlakuan yang adil terhadap rakyat, 2. Adil dalam aspek kehidupan, 3. Perlindungan terhadap rakyat agar hidup sejahtera. ( aba )