11` Kepala Daerah Dukung Paslon Nomor 01 Dipanggil Banwaslu

Deklarasi 11 Kepala daerah riau dukung jokowi ma'ruf

Wasiatriau.com ( Pekanbaru ) Terkait dukungan kepala Daerah kepada salah satu Paslon Presiden dan Wakil Presiden sontak membuat Banwaslu bekerja ektra keras dan hati hati. pasalnya yang dihadapi Banwaslu tersebut adalah Kepala Daerah dimana mereka berada.

Sebagaimana yang dilansir liputan.com beberapa waktu yang lalu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau telah memeriksa Ketua KPU Riau Nurhamin.  Pemeriksaan ini merupakan langkah awal untuk memproses adanya dugaan pelanggaran Pemilu yang melibatkan 11 kepala daerah se-Riau yang mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019 mendatang.

Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan mengatakan bahwa, Ketua KPU Riau dicecar sebanyak 36 pertanyaan oleh Gema Wahyu Adinata selaku Koordinator Penanganan Pelanggaran Bawaslu Riau.

Selama satu jam diperiksa, Bawaslu menanyakan kepada Ketua KPU terkait kegiatan deklarasi dukungan 11 kepala daerah se-Riau yang dilaksanakan oleh DPD Pro Jokowi (Projo) Riau di Hotel Arya Duta Pekanbaru, Riau, Rabu, 10 Oktober 2018 lalu.

Sedangkan 6 lainnya yaitu Bupati Bengkalis Amril Mukminin, Wali Kota Dumai Zulkifli As, Bupati Kuantan Singingi Mursini, Bupati Indragiri Hilir HM Wardan dan Bupati Kepulauan Merani Irwan Nasir akan diperiksa sehari setelah 5 lainnya diperiksa, Kamis, 18 oktober 2018.

Rusidi menyebut bahwa, pihaknya akan segera memastikan apakah dalam kegiatan deklarasi relawan Jokowi tersebut terdapat pelanggaran atau tidak.

“Dalam memproses dugaan pelanggaran ini, kita telah menyusun langkah-langkah, sebagai tahap awal kita undang KPU Riau sebagai penyelenggara pemilu, nantinya Kita juga akan menghadirkan beberapa pakar dan ahli,” ucap Rusidi seperti dilansir dari JawaPos.com.  

Para ahli yang akan dimintai keterangan diantaranya, ahli pidana, ahli tata negara hingga Ombudsman RI perwakilan Riau.

“Tujuannya untuk memastikan apakah melanggar atau tidak. Apakah ada unsur pelanggaran pidana atau tidak,” ucap dia.

Nantinya, materi dugaan pelanggaran ini akan dibahas bersama dengan Sentra Gakkumdu Riau yang terdiri dari Polda Riau dan Kejati Riau. Bawaslu Riau juga berencana meminta penelaahan dari bidang hukum Bawaslu RI agar tidak terjadi kecacatan.

“Ini penting sebagai referensi dalam pembahasan bersama Sentra Gakkumdu Riau nantinya. Karena mereka kan sedang cuti kampanye, jadi kita akan memastikan kepada pihak berkompeten, terkait penanda tanganan dukungan kepada Capres/Cawapres oleh Bupati/Wali Kota itu,” kata dia.

Diketahui, sejumlah kepala daerah provinsi mulai mengalir memberikan dukungan kepada Paslon Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01 tersebut, Seperti Sumbar, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Maluku Utara

Dukungan kepada calon presiden dan Wakil Presiden tersebut malah sudah sampai ke tingkat Camat dan Kepala Desa.( aba )