Demi Penghidupan Nelayan Bali, Prabowo Sandi Siap Menolak Reklamasi Teluk Benoa

Sandiaga uno jimpa mak mak di bali ( net )

Wasiatriau.com ( Bali ) – Beginilah sikap tegas calon Wakil Presiden Nomor 02, dihadapan Masyarakat Nelayan, dengan tegas menolak reklamasi teluk Benoa jika kegiatan tersebut merusak lingkungan dan mengancam penghidupan Nelayan.

Sebagaimana rilis berita kompas.com. Calon wakil presiden Sandiaga Uno berjanji akan menolak reklamasi Teluk Benoa jika proyek pengurukan laut itu merusak lingkungan dan merugikan nelayan. Janji ini disampaikan Sandiaga saat berkampanye di Tanjung Benoa, Bali.

Kalau masyarakat Bali merasa reklamasi merusak lingkungan dan mengancam penghidupan para nelayan, bersama masyarakat Bali, Prabowo Sandi akan menolak reklamasi,” kata Sandiaga melalui keterangan tertulis, Ahad, 24 Februari 2019.

Sandiaga mengklaim dirinya menolak pembangunan yang merusak lingkungan. Dia mengungkit janjinya dan Anies Baswedan untuk menghentikan reklamasi Teluk Jakarta saat berkampanye di pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2017.

andiaga mengatakan janji itu pun ditepati saat Anies dan dirinya terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI. “Karena janji itu utang, jika tidak ditagih di dunia, akan kena di akhirat,” ujarnya.

Dalam rilis yang sama, Sandiaga disebut berdialog dengan Bendesa Adat Tanjung Benoa, Made Wijaya. Made meminta agar Sandiaga meninjau kembali peraturan proyek reklamasi seumpama memenangi pemilihan presiden 2019.

Reklamasi Teluk Benoa terus menuai penolakan dari masyarakat Bali. Reklamasi itu bermula dari Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang dan Kawasan Perkotaan yang diteken semasa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Perpres tersebut disusul izin lokasi reklamasi Teluk Benoa dari Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada PT Tirta Wahana Bali. Masa berlaku izin lokasi reklamasi itu hanya dua tahun dan dapat diperpanjang maksimal dua tahun lagi. Izin itu pun gugur per 25 Agustus 2018 lantaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tak mengeluarkan izin lingkungan.

Namun, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti telah mengeluarkan izin lokasi yang baru pada 29 November 2018. Susi mengatakan izin lokasi itu bukan untuk mereklamasi, melainkan membuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Diketahui bersama bahwa Kunjungan calon calon wakil presiden nomor urut 02,  Sandiaga  Uno, di Bali, pada 23-24 Februari 2019, menuai pro dan kontra dari masyarakat, melihat kondisi yang tidak begitu kondusif, dengan berjiwa besar, Sandiaga mengurungkan niatnya mengunjungi Tabanan, karena ada penolakan tersebut.

Pengurus Desa Adat Pagi, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, salah satu yang menyampaikan penolakan atas rencana kunjungan Sandiaga. “Kami belum siap menerima kehadiran Pak Sandiaga Uno,” kata Bendesa Adat Pagi I Wayan Yastera bersama Kelihan Dinas Banjar Pagi I Wayan Suka Wijaya dan Kelihan Banjar Adat Pagi I Nyoman Subagan, Sabtu, 23 Februari 2019.

Yastera beralasan, warga di banjarnya sedang sibuk urusan adat karena melakukan persiapan menjelang upacara ritual Panca Wali Krama di Pura Besakih, Kabupaten Karangasem. “Kami utamakan kepentingan di banjar dulu,” kata Yastera, yang sehari-hari bekerja sebagai peternak sapi.

Sandiaga mengaku ingin menghormati keputusan itu. Dia juga berujar ingin situasi politik dan keamanan Bali tetap kondusif agar pariwisata tak terganggu.

“Saya ingin pastikan kondisi Bali kondusif karena pariwisata itu membutuhkan situasi politik dan keamanan yang stabil,” kata Sandiaga melalui keterangan tertulis, Ahad, 24 Februari 2019. ( aba )