Pusat Gagal Mereformasi Birokrasi, Daerah Jadi Korban


Wasiatriau.com – Pemerintah pusat terkesan gagal melaksanakan good government dan Wil government, terutama korupsi, Kolusi dan nepotisme ( KKN ). akhirnya pemerintah daerah jadi korban.

Seperti apa yang terjadi belum lama ini, sejumlah daerah kabupaten kota terlibat terkait dengan pemberitaan dugaan kasus suap tentang pengaturan dana alokasi khusus ( DAK )  Yahya purnama, dalam pakta persidangan, menyebutkan sejumlah daerah kabupaten kota, salah satu daerah yang disebut dalam kesaksian persidangan adalah kota Dumai dan kabupaten Kampar,

Diketahui mereka mengusulkan demi untuk pemerataan pembangunan di daerahnya masing masing, melalui dana alokasi khusus ( DAK ).

Sebagai kepala daerah yang amanah tentu konsisten memperjuangkan pembangunan daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan janji janji politik.

Namun karena pemerintah pusat gagal menjalankan Wil government dan akhirnya daerah yang menjadi korban. Terutama di jajaran dirjen di kementrian, kenapa tidak, sebab dilingkungan dirjen diduga masih melakukan praktek KKN kepada daerah.

Setiap kepala daerah mengusulkan proyek pembangunan melalui dana pusat, diduga dipalak oleh oknum yang ada dilingkungan dirjen, seperti  kasus suap Yahya purnama, fakta dalam persidangan tercatat sejumlah daerah yang mengusulkan anggaran DAK melalui beliau.  ( aba )