Suara Capres Harus Capai 50 % di Provinsi


Wasiatriau.com -Pemilihan umum (Pemilu) serentak 2019 merupakan pemilu yang melelahkan rakyat. Pasalnya mulai masa kampanye yang panjang, kecurangan di TPS, puluhan petugas PPS dan seorang anggota polisi meninggal dunia karena kelelahan.

Bukan hanya persoalan proses pemilu yang tidak kunjung selesai, malah timbul persoalan baru lagi, kali ini terkait dengan capres. Pasalnya capres yang menang. belum tentu bisa Dilantik apabila perolehan suara kemenangan tidak sampai 50 persen di tingkat Provinsi, begitu juga kekalahan di tingkat Provinsi kurang dari 20 %.

Berdasarkan undang undang dasar 1945. Pasal 6 A ayat 3 yang berbunyi:”Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar dilebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.”

Diketahui dalam pasal 6A tersebut ada 3 syarat dalamm memenangkanPilpres : 1. Suara lebih dari 50%,  2. memenangkan suara di 1/2 jumlah provisnsi (17 Provinsi) dan ke3 . Di 17 Provinsi lainnya yang kalah minimal suara 20%

Syarat ini memang dibuat agar presiden terpilih mempunyai acceptibility yang luas di berbagai daerah.

Kebanyakan orang hanya mengetahui sebatas kemenangan di atas 50% saja. Padahal, Undang-undang men-syarat-kan beberapa poin tambahan, selain sekadar meraup suara lebih dari 50%

Sebagai contoh penduduk di pulau Jawa yang berpopulasi lebih dari separuh penduduk Indonesia, alias lebih dari 50% penduduk Indonesia. Menang mutlak 100% di pulau Jawa, namun kalah di luar Jawa yang berarti menang lebih dari 50% suara, tidak berarti memenangkan pilpres.

Ketentuan tersebut memberikan syarat tambahan selain meraup suara lebih dari 50% pemilih sah yaitu:Menang di minimal 1/2 dari jumlah propinsi di Indonesia (17 propinsi).

Artinya, walau meraih suara lebih dari 50%, tapi hanya berasal dari sejumlah propinsi, maka kemenangan tersebut tidak sah.dan juga Pada propinsi-propinsi yang kalah, jumlah suara yang diraup tidak kurang dari 20%. Artinya, walau menang di lebih dari 1/2 jumlah propinsi di Indonesia, namun ada propinsi yang minim pendukung pasangan tersebut, maka kemenangan tersebut juga tidak sah.

Diketahui bahwa penafsiran pada pasal 6A ayat 3 tersebut menimbulkan interpretasi yang berbeda dikalangan para pakar tata negara, seperti Raffi Harun, Margarito dan lainnya.

Seperti apa yang diarahkan di TV one pada Kamis malam ( 24/04) acara dialog Terkait undang undang dasar 1945 pasal 6 A ayat 3 tentang perolehan suara Pilpres.

Diakhiri acara dialog para pakar hukum tata negara tersebut memberikan catatan. Seperti apa yang disampaikan Margarito, Jangan ada kesan presiden Jawa karena perolehan suara di pulau Jawa, sementara di Provinsi luar pulau Jawa kalah, begitu juga yang disampaikan Rafli Harun, biarkan masyarakat berkontestasi. Sementara Zainal mengatakan kalau ada kecurangan harus diungkapkan, dan Bahrul  menyebut harus berdasarkan hukum, kita tunggu keputusan hukum. ( aba )