LSM Wasiat Riau : Pemko Tindak PT Wismax Diduga Tak Kantongi Izin


Wasiatriau.com -Terkait pemberitaan PT Wasmax diduga Belum mengantongi izin sudah mendirikan fisik bangunan. Sontak menjadi sorotan masyarakat Dumai.

Seperti apa yang disampai Ketua LSM wasiat Riau Ahmad Bakri menyebutkan, jika benar dari pemberitaan beberapa media diduga perusahaan tersebut tidak mengantongi izin, maka itu merupakan salah satu kesalahan perusahaan. Kenapa tidak. Pasalnya setiap investasi yang akan membangun seharusnya melengkapi dulu persyaratan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang undang yang berlaku. Terangnya.

Beliau mengimbau kepada pihak pengelola atau perusahaan PT. Wismax agar tunduk kepada aturan yang berlaku, jangan main hantam kromo, harus mengikuti prosedur yang ada. Kata Ahmad Bakri dan kebetulan owner media online wasiatriau.com.

Jika sebuah perusahaan yang berinvestasi di kota Dumai sudah mengikuti prosedural yang berlaku, mana mungkin diributkan masyarakat Dumai, karena budaya orang Dumai selalu Will come dengan investasi yang masuk ke Dumai. Jelas beliau yang akrab disapa Aba.

Beliau juga meminta kepada instansi yang terkait agar menindak tegas kepada pihak pengelola tersebut untuk memberhentikan sementara proses pembangunan sebelum perusahaan melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.

” Hal ini bukan perkara sepele, karena jika dibiarkan membangun tanpa melengkapi persyaratan yang ditetapkan, maka akan berdampak pada tata kelola pemerintahan itu sendiri, terutama pengelolaan disektor perizinan investasi di kota Dumai “.

Berita yang sama ketua YLBHI kota Dumai Ir. Muhammad Hasbi juga angkat bicara terkait dugaan perusahaan PT Wasmax tak mengantongi izin.

Dalam temu bicara beberapa awak media bersama dengan Ir. M Hasbi mengatakan, ”seandainya PT.Wasmax belum juga memgurus surat Izin Mendirikan Bangunan kepada instansi terkait dalam waktu dekat ini Ir. M Hasbi akan mengajak masyarakat kelurahan Guntung untuk berdemo.”ungkap Ir. M Hasbi dengan nada agak sedikit tegas

Lanjut Hasbi,PT. Wasmax sudah kangkangi perda yang ada dikota dumai. Dan ini tidak boleh kita tinggal diam, seandainya ini dibiarkan terus menerus, maka perusahan perusahaan yang lainnya akan ikut ikutan. kilah Hasbi,  Minggu (26/05/2019)

Berdasarkan pantauan awak media terlihat dilapangan, perusahaan tersebut sudah membangun pagar, pengelasan tiang tiang, dan pemasangan batu bata, terlihat juga adanya Container yang dijadikan kantor maupun peristrahatan pekerja, adanya alat berat dilokasi ini.

Masih ucapan Hasbi lagi, selaku Pembina Forum Gabungan Wartawan (FORGAN) kota Dumai menduga disinyalir Instansi terkait Dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu ( DPMPTSP),Camat. dan Lurah Kecamatan Medang Kampai main mata dengan PT. Wasmax,” tegas Hasbi.

Sesuai informasi yang didapat awak media bahwa lahan yang ditimbun dan terlihat adanya aktifitas pembangunan ini, bahwa lokasi tersebut akan dibangun Gudang Sparepart. Entah benar atau tidaknya hingga kini belum diketahui.

Ir. M Hasbi menambahkan,” akan segera melaporkan PT. Wasmax kepala pihak kepolisiaan, kejaksaan, karena diduga cuek pemberitaan beberapa media online yang sudah beredar beberapa hari ini,” Imbuhnya.

Diketahui Awak media sudah memcoba mengkomfirmasi melalai WA terkait pemberitaan PT. Wasmax yang tidak meliki izin IMB dan meminta tanggapan namum tidak ada respon, bahkan awak media juga sudah menghubungi humas PT. Wasmax Jufrijal namum tidak di jawab.

Persoalan inipun sudah sampai ke pihak Instansi Dinas Pemko Dumai, seperti DPMPTSP, Satpol PP dan PUPR.

Namun persoalan PT.Wasmax ini, beberapa Instansi ini seakan-akan tak menggubris dan menindaklanjuti permasalahan ini.

Persoalan inipun terus bergulir kepermukaan, berbagai asumsi miringpun muncul dibenak awak media maupun masyarakat. Sebab sudah jelas perusahaan ini diduga tak memiliki IMB, namun tetap saja diduga dibiarkan oleh Instansi Pemko Dumai.

Terkait hal ini, awak media sudah menemui Hendri Sandra Kepala Dinas DPMPTSP Dumai, Hendri menegaskan, bahwa pada intinya IMB bagi suatu bangunan termasuk proyek adalah wajib dalam pengurusannya yaitu IMB. Karena itu akan memberi kontribusi PAD Kota Dumai.

Semestinya IMB diurus sebelum dimulainya pembangunan sebuah bangunan ataupun proyek. Karena dalam hal ini, Pemerintah pun tentunya akan dirugikan dari sektor PAD.

Hendri Sandra juga mengatakan kepada awak media, bahwa anggotanya akan turun meninjau lokasi PT. Wasmax tersebut.

Namun hingga kini awak media belum mendapat kabar apakah sudah ditinjau apa belum. Hal ini juga mengundang tanda tanya awak media yang beberapa hari ini gencar memberitakan persoalan ini.

Terkait hal ini awak media konfirmasi kepada Kasatpol PP Dumai Bambang Wardoyo menjelaskan mekanisme tahapan terkait PT.Wasmax tersebut.

1. Tingkat Kelurahan ada Kasi Trantib.
2. Tingkat Kecamatan juga ada Kasi Trantib.
3.Soal Penimbunan menyangkut Lingkungan ada Dinas Lingkungan Hidup.
3.Dinas PUPR ada Kasi Pengawasan IMB.
4.DPMPTSP Juga ada Kabid Pengaduan juga ada Kasi Pengawasan.

“Nah jika sudah ada Surat Peringatan dari Dinas Terkait dan Satpol PP ada tembusannya, baru Satpol PP melakukan Eksen di TKP,” tegas Bambang Wardoyo.

Dikarenakan belum adanya tindaklanjut dari DPMPTSP, awak media kembali melakukan konfirmasi kepada Hendri Sandra melalui Said Kabid Perizinan Dan Non Perizinan DPMPTSP Dumai.

Said mengarahkan awak media untuk konfirmasi kepada Kabid PUPR, yaitu Bagian Tata Ruang.

“Silahkan tanyakan kepada Farid Bagian Tata Ruang PUPR,” tandas Said.

Awak mediapun mencoba konfirmasi kepada Kadis PUPR Mohammad Syahminan via selulernya, namun tak dapat dihubungi.

Dengan mendapat informasi dari Said, awak media mencoba konfirmasi kepada Farid melalui via selulernya, namun Farid belum dapat dihubungi.

Terkait hal, tentu saja perusahaan sudah melanggar alias kangkangi PERDA Kota Dumai no 10 Tahun 2012

BAB X SANKSI Pasal 15

Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban
pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan, dan/atau penyelenggaraan
bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini
dikenai sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana.

Bagian Kesatu
Sanksi Administratif
Pasal 16
(1) Walikota atau pejabat teknis yang ditunjuk berwenang memberikan
sanksi administratif kepada pemilik bangunan berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan kegiatan;
c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan
bangunan dan atau pemanfaatan bangunan;
d. pembekuan izin bangunan;
e. pencabutan izin bangunan; dan
f. pembongkaran bangunan.

(2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini, bagi pemilik yang mendirikan bangunan sebelum
keluarnya IMB dikenakan denda sebesar 25% (dua puluh lima
persen) dari Retribusi Bangunan.

Dari PERDA no 10 tahun 2012 Kota Dumai ini jelas tertuang, namun apakah PERDA Kota Dumai No 10 tahun 2012 ini masih berlaku atau tidak. ( Kutipan rilis berita suara trust.com )