Aksi Demo di Bawaslu Pasca Pengumuman KPU


Waiatriau.com – ( Jakarta ) Terkait Pesta demokrasi indonesia yaitu pemulihan umum ( pemilu ) tahun 2019, yang merupakan pemilihan serentak pertama sekali dilaksanakan, seperti  pemilihan Presiden dan wakil Presiden, DPD dan calon Legislatif, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kebupaten Kabupaten Kota, ternyata tidak berjalan mulus sebagaimana yang diharapkan sesuai amanah undang undang.

Berdasarkan informasi yang dapat dirangkum dari berbagai sumber, mulai dari masa kampanye diduga ada ketidak netralan berbagai pihak, begitu juga dengan temuan daftar pemilih tetap ( DPT ) fiktip yang diduga salah satu peserta pemilu.

Sedangkan disaat masa tenang sampai hari pencoblosan, beradar juga informasi ada yang mewnyoblos salah satu paslon di kertas surat suara pemilih luar Negeri, seperti apa yang terjadi di Selangor negara Malaysia.

Sementara pada pasca pencombolsan dan dilanjut dengankan penghitungan suara, banyak petugas penyelenggara penghitungan suara ( PPPS ) yang meninggal dunia dan ribuan yang jatuh sakit, namun pihak penyelenggara pemilu tidak membenarkan korban diotopsi apa yang disuarakan masyarakat, mereka masih merahukan kematian ratusan PPS akibat kelelahan, malah ada salah satu yang menyuarakan akibat kematian petugas PPS tersebut yang dijadikan tersangka,

Seperi diketahui bersama, sistim penghitungan cepat ( situng ) yang dilaksanakan komisi pemilihan umum ( KPU ) juga banyak ditemukan kesalahan saat memasukan suara dari TPS ke  situng tersebut, dan hanl itu telah ditemukan Bawaslu dan diperintahkan kepada KPU, salah satunya untuk memperbaiki penghitungan suara yang dimasukan kedalam sistim penghitungan suara cepat milik KPU.

Dengan dugaan berbagai kecurangan dan ketidak netralan proses pemilu serentak , membuat salah satu pihak merasa tidak puas, mereka mencari keadilan sesuai amanah undang undang pemilu nomor 17 tahun 2017.

Disisi lain, Pemilihan umum serentak 2019 yang pertama sekali dilakukan, sebenarnya untuk meng- efesiensikan anggaran pemilu, namun disatu sisi karena dianggap gagal melaksanakan proses pemilu yang jujur dan adil, sehingga berdampak kepada komplit horizontal tentunya mengeluarkan kos yang tidak sedikit. seperti apa yang disaksikan masyarakat indonesia melalui berbagai TV nasioanal, setelah diumukan Pleno Rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional di KPU, Sela ( 21/05/2019 ) dinihari, diduga masa dari salah satu paslon melakukan aksi demo di kantor Bawaslu, mereka memaksa masuk area igedung Bawaslu.

Numun situasi ini dikuatirkan ada penyusupan untuk mengacau situasi sehingga membuat kondisi makin tidak kondusif, seperti apa yang disaksikan dilayar TV pada tanggal 23 mei 2019, sekitar pukul 2 dini hari, masih ada para pendemo bertahan di sekitar gedung Bawaslu, malah mereka melawan petugas yang mengamankan area tersebut. sedang para aksi demontrasi yang pertama di sekitar Bawaslu sudah bubar untuk melaksanakan buka puasa dan sholat tarawih. ujar reporter TV one saat meliput aksi demo disekitar Bawaslu.

Mabes Polri telah mengumumkan para pendemo yang melawan petugas yang sedang bertugas sebanyak 257, para pendemo telah diamankan di tiga lokasi berbeda, seperti di Bawaslu, KPU dan dengan barang bukti anak panah, marcon dan kembang apai, malah ditemukan Uang kerta dalam amplop, menurut informasi para demontrasi dibayar oleh seseorang dan nama pembayar sudah dikantongi polisi. Mereka disangkakan  melawan petugas polisi yang sedang bertugas.

Saat berita ini dirilis, Rabu ( 23/05/2019 ), aksi demo terus berlanjut, bukan saja dijakarta tapi aksi demo dibeberapa daerah, seperti di Medan Sumatra Utara, Kalimantan Barat dan Dumai. sedangkan di Jakarta aksi demo masih berlanjut sampai malam hari.

Ditempat ter[isah, berdasarkan rilis Kompas.com, Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan, pihak calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno perlu mempersiapkan diri dengan matang saat melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi ( MK).

Hal itu disampaikan Feri dalam diskusi bertajuk Alternatif Penyelesaian Kisruh Pemilu di D’Hotel, Jakarta, Selasa (21/5/2019). “Persiapan yang perlu dilakukan adalah mempersiapkan sematang-matangnya alat bukti. Karena saya dengar kan yang di Bawaslu, menurut saya agak mengecewakan ya alat buktinya berupa print out link berita online. Tentu saja memberatkan kubu Pak Prabowo untuk membuktikan telah terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat mengubah hasil Pemilu,” kata Feri.

Feri mengingatkan, setiap pihak yang menggugat hasil Pemilu di MK harus mampu menunjukkan alat-alat bukti itu secara valid dan tepat. Sehingga bisa memperkuat gugatannya dalam persidangan. “Sekarang kan selisih suara itu sekitar 16 juta 900 ribuan ya.

Kubu yang ingin mengajukan perselisihan hasil, harus membuktikan ada lebih dari 16 juta suara itu kemudian semestinya adalah miliknya ternyata diambil lawan gitu ya. Satu per satu itu harus dibuktikan. Bagi saya ini agak berat, kalau tidak dipersiapkan dengan matang dari awal,” ujar Feri.

Untuk membuktikan ada kecurangan dalam selisih hampir 17 juta suara itu harus ada alat bukti sekurangnya 100.000 hingga 200.000 TPS yang masing-masing ada 100 kecurangan. Menurut Feri, mencari bukti itu tidaklah mudah.  “Tebakan saya, pihak yang mengalami kekalahan, bukan tidak tahu bahwa angka yang dibutuhkan sebesar itu, karena berat ini.

Misalnya kebutuhan saksi dalam hari H Pemilu kemarin agak rumit di masing-masing pihak sehingga tidak banyak form C1 misalnya bisa diperoleh oleh masing pihak sebagai alat bukti valid,” ujar dia. Baca juga: Akui Kemenangan Jokowi, Ketum PAN Tetap Hormati BPN Gugat Hasil Pilpres ke MK Berdasarkan hasil rekapitulasi akhir oleh Komisi Pemilihan Umum, perolehan suara Prabowo-Sandi sebanyak 68.650.239 atau 44,50 persen.

Sementara perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebesar 85.607.362 atau 55,50 persen. Selisih suara kedua pasangan mencapai 16.957.123 atau 11 persen.

Wajar sempat ogah ke MK Oleh karena itu, Feri menilai wajar jika ada pihak-pihak di sekitar Prabowo-Sandi yang sempat mendorong untuk tidak menggugat hasil Pilpres (aba)