Banyaknya Penyelenggara Pemilu Meninggal Dunia Perlu Penelitian

meninggal dunia saat melaksanakan tugas demokrasi

Wasiatriau.com – Pemilahan umum serentak tahun 2019 tercatat sebagai pemilu yang banyak menelan korban. terutama petugas penyelenggara pemilu, tercatat ratusan orang meninggal dunia dan ribuan orang jatuh sakit.

Ratusan orang jatuh korban meninggal dunia dan sakit tersebut informasinya alasan akibat kelelahan, sebab proses penghitungan surat suara di Panitia penyelenggaraan Kecamatan  ( PPK ) sangat melelahkan petugas, mamakan waktu yang cukup panjang.

Dengan banyaknya jatuh korban petugas penyelenggaraan pemilu tersebut sontak menjadi pusat perhatian rakyat indonesia.Pasalnya banyaknya jatuh korban petugas penyelenggara pemilu akibat kelelahan menimbulkan tanda tanya, seperti apa yang disampaikan Dr. Umar Zein melalui akun ficebooknya.

Dr. Umar Zein merupakan Dosen Fakultas Islam Sumatra Utara ( UISU ) dan juga mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan ini mengatakan perlu penelitian untuk mengungkap penyebabnya, namun beliau menyebut bukan karena faktor kelelahan, sebab tidak ada kerja paksa. Terang beliau.

Dalam sudut pandang Dosen tersebut tulisannya dengan judul,  “Benarkah Kelelahan Penyebab Kematian ? ”

Mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RUSD) dr Pirngadi Medan ini mengurai pada zaman penjajahan Belanda, banyak pekerja paksa yang ditugaskan Deandels membuat jalan lintas Anyer-Panurakan. Mereka dipaksa bekerja membuat parit, memecah batu gunung dan mengangkat bahan-bahan yang diperlukan. Mereka bekerja siang malam tak tentu waktu istirahat dan makan.

Namanya juga kerja paksa. ” Mereka pasti kelelahan dan kekurangan gizi, kehausan, dan kelaparan, sehingga daya tahan tubuhnya melemah, akhirnya jatuh sakit. Banyak yang terkena Malaria tropika, kejang-kejang, koma, kemudian meninggal,” ujarnya, Rabu (24/4/2019).

Sedangkan, kondisi berbeda menurut Umar Zein dialami Petugas Pemilu yang bekerja di TPS atau di tempat lain. “Mereka cukup mendapatkan minuman dan makanan, bukan kerja paksa, ada waktu istirahat meski bergantian, boleh permisi bila kondisi darurat,” lanjutnya. Kelelahan tidak bisa langsung menyebabkan kematian.

Ada tiga “pintu” kematian, yaitu otak, jantung dan paru. Bila otak tidak cukup mendapat oksigen oleh berbagai sebab, misalnya penyumbatan pembuluh darah, maka terjadi kematian sel-sel otak. Tetapi pasien tidak langsung mati. Ada mekanisme kompensasi untuk mempertahankan kehidupan sel-sel yang lain. Bahkan kematian Batang Otak disebut kematian secara medis, butuh waktu beberapa jam untuk kemudian terjadi kematian biologis, setelah jantung dan paru berhenti berfungsi, tuturnya.

Dia menegaskan gagal Jantung, gagal ginjal, gagal hati, tidak langsung mati, mungkin koma dulu beberapa hari bahkan lebih. Dia mengurai kelelahan petugas Pemilu pastilah tidak sampai 1/1000 dari kelelahan pada pekerja paksa zaman Belanda.

Kelelahan mungkin bisa sebagai pemicu gangguan akut atau eksaserbasi dari Penyakit kronik yang diidap. “Ini butuh pembuktian pemeriksan medis yang cermat “.

Lalu, mengapa diberitakan di media, banyak petugas Pemilu meninggal dunia akibat kelelahan. ” Ini pembodohan pada rakyat awam atau orang yang tidak faham ilmu medis, atau sedikit tahu ilmu medis”. Ungkapnya.

“Penyebab kematian tidak sesederhana itu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Indonesia! Kematian mendadak (sudden death) secara medis, akibat proses di jantung, paru atau otak atau gabungannya,” tukasnya.

“Apa penyebab kematian ratusan Petugas Pemilu Indonesia Tahun 2019, Perlu penelitian. Yang pasti bukan kelelahan,” pungkasnya.

Berita yang sama dikutip dari berita detiknews. Jumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2019 yang meninggal dunia kembali bertambah. Hingga hari ini, tercatat sebanyak 400 lebih petugas KPPS dilaporkan meninggal dunia.

“Itu masih yang terakhir saya dapat masih 412 (meninggal) yang tadi malam, pukul 08.00 WIB malam, tanggal 2 Mei kita dapat dan dihimpun dari daerah,” ujar Komisioner KPU Evi Novida Ginting di Jurang Mangu Timur, Tangerang Selatan, Jumat (3/5/2019).

KPU belum bisa mengevaluasi peristiwa banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia. Evi memastikan evaluasi akan dilakukan setelah rekapitulasi secara nasional rampung.

“Ya selesai semua tugas yang harus kita selesaikan. Nanti selesai rekapitulasi, selesai sengketa hasil, itu sengketa hasil kan memakan waktu sampai 45 hari ke depan setelah penetapan oleh KPU. Tentu ini perlu waktu untuk evaluasi,” terang Evi.

Evi menyadari evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2019 penting dilakukan. Nantinya, sebut Evi, evaluasi akan melibatkan pihak-pihak terkait.

“Tentu saja evaluasi ini penting, setiap penyelenggaraan pemilu kita tidak pernah tidak melakukan evaluasi dan evaluasi itu kita sampaikan pada berbagai pihak kepada stakeholders. Kita libatkan juga mereka untuk melakukan evaluasi dan ini tentu menjadi suatu kebiasaan yang memang harus kita lakukan, jadi tetep saja kita lakukan evaluasi,” papar Evi.

Terkait santunan, Evi berharap setiap KPU daerah dapat membantu memenuhi persyaratan pemberian bantuan. Bantuan KPU daerah diperlukan agar penyaluran santunan ini dapat berjalan lebih cepat.

“Kita sekarang kan sudah menyelesaikan juknis (petunjuk teknis) ya, nanti tentu ada prasyarat yang harus dipenuhi untuk memberikan santunan yang kita harapkan teman-teman di daerah propinsi maupun kabupaten/kota bisa membantu kita untuk memenuhinya sehingga nanti penyalurannya bisa lebih cepat,” papar Evi.

Sebelumnya, Evi mengatakan jumlah petugas KPPS yang meninggal dunia sebanyak 382 orang. Selain itu, lebih dari 3.500 petugas KPPS sakit.

“Jumlah petugas KPPS yang wafat 382 orang, sakit 3.538 orang,” ujar Evi kepada wartawan, Kamis (2/5). ( aba )