Bupati Bengkalis Sampaikan Ranperda LKPJ tahun 2018 di Gedung Dewan

Wasiatriau.com ( Bengkalis ) Bupati Bengkalis Amril mukminin menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun 2018,
Disamping itu, dalam kesempatan yang sama Bupati Bengkalis menyampaikan Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD tahun 2018.
Keduanya disampaikan Amril pada Sidang Paripurna DPRD Bengkalis, Selasa, 18 Juni 2019, di ruang paripurna gedung DPRD kabupaten Bengkalis.
Sidang yang diikuti 26 dari 45 anggota DPRD Bengkalis itu dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis H Abdul Kadir dan didampingi Wakil Ketua DPRD Zulhelmi.
Diketahui bahwa LPP APBD tahun 2018 yang disampaikannya tersebut merupakan laporan keuangan yang telah direview Inspektorat Kabupaten Bengkalis, serta diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau.
Dalam laporan yang disampaikan Amril menjelaskan, pada tahun 2018 pendapatan ditargetkan Rp3,5 triliun lebih. Sedangkan realisasinya sekitar Rp3,359 triliun.
Pendapatan Daerah tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp444,510 milyar lebih dan pendapatan transfer Rp3,055 triliun lebih. Terang Bupati.
“Sedangkan realisasinya untuk PAD Rp319,280 miliar lebih atau 71,83 persen dari target. Sementara untuk belanja transfer realisasinya Rp3,040 triliun lebih atau mencapai 99,49 persen,” katanya.
Pada tahun anggaran 2018, belanja dan transfer daerah telah dianggarkan Rp3,506 triliun lebih dengan realisasi Rp3,159 triliun lebih. Anggaran belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi Rp2,070 triliun lebih atau 59,04 persen dari total belanja.
Untuk belanja modal, Amril menjelaskan, dialokasikan Rp 982,172 miliyar lebih atau 28,01 persen dari total belanja.
“Sedangkan belanja tidak terduga Rp14,521 milyar lebih atau 0,42 persen dari total belanja, serta transfer Rp 439,681 milyar lebih atau 12,54 persen dari total belanja,” sambungnya.
Kemudian, tambahnya, dari jumlah yang telah dialokasikan tersebut, sampai berakhirnya tahun anggaran 2018, untuk belanja operasi terealisasi Rp1,846 triliun lebih atau 89,19 persen. belanja modal terealisasi Rp 903,407 milyar lebih atau 91,98 persen dari anggaran belanja modal yang disediakan.
“Sedangkan untuk belanja tidak terduga, terealisasi Rp253.200.000,00 atau 1,74 persen dari anggarannya. Adapun transfer terealisasi Rp 409,101 milyar lebih atau 93,04 persen dari anggarannya,” paparnya.
Selain itu, Amril juga menjelaskan tentang penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) daerah tahun sebelumnya. Sejumlah Rp16,762 milyar lebih.
“Sehingga dari seluruh komponen penerimaan dikurangi pengeluaran, maka sisa Silpa tahun anggaran 2018 Rp 215,501 milyar lebih,” ujarnya.
Selain itu, pada sidang paripurna tersebut, Amril juga menyampaikan, untuk laporan keuangan tahun anggaran 2018, sebutnya Kabupaten Bengkalis meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Republik Indonesia.
“Pencapaian opini WTP yang ke-6 ini merupakan hasil dari kerja keras kita semua untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Kita tentu berharap, semoga apa yang diperoleh ini, dapat dipertahankan,” harapnya.
Ia berharap, agar Ranperda tentang LPP APBD 2018 dapat segera ditetapkan menjadi Perda.
“Sebab, dengan ditetapkannya Ranperda tersebut menjadi Perda, maka Silpa dapat digunakan dengan program dan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan dan secara tidak langsung dapat memacu gerak laju perekonomian daerah Kabupaten Bengkalis,” tutup Bupati Amril mengakhiri. ( Adv/aba )