Wabup Bengkalis Jadi Isu Publik


Wasiatriau.com -Terkait pemberitaan Wakil Bupati Bengkalis ditetapkan jadi tersangka kasus proyek pipa air minum di kabupaten Indragiri hilir ( Inhil ) tahun 2013, sontak menjadi sorotan publik. Dikutip dari berita riaubook.com, kemaren, hari Rabu (12/06).

Berdasarkan informasi rilis berita media on line riaubook.com,Pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Provinsi Riau dikabarkan telah menetapkan status tersangka Wakil Bupati Bengkalis Muhammad dalam dugaan korupsi proyek pipa transmisi PDAM di Indragiri Hilir (Inhil) tahun 2013.

Dalam keteranganya, Hal itu sesuai dengan Rujukan Surat Kapolda Riau Nomor: B/639/ Vai/RES.3.3.5/2019/RESKRIMSUS tanggal 11 Juni 2019.

Dalam surat tersebut diuraikan terkait waktu gelar perkara tersangka Muhammad dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi kegiatan pengadaan dan pemasangan pipa transmisi PE 100 DN 500 mm di Kabupaten Inhil.

Proyek tersebut diketahui menggunakan dana APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2013 dengan tersangka Muhammad selaku Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA ) pada saat itu dan saat ini beliau menjabat sebagai Wabup Bengkalis.

 

Kasus dugaan korupsi proyek pipa tersebut sebelumnya mendapat sorotan publik oleh karena menurut informasinya, mengingat pelaku utama yang digadangkan adalah Muhammad cukup lama berproses di kepolisian.

Sejumlah elemen kelompok masyarakat sempat menggelar unjuk rasa di depan Mapolda Riau meminta aparat untuk segera menyeret Wabup Bengkalis ke pengadilan.

Terakhir ada puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Riau Anti Korupsi (Gemarak) Riau menggelar demonstrasi di depan kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau. Mereka mendesak polisi agar segera menangkap Wakil Bupati Bengkalis Muhammad.

“Ada apa? Kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, PPK sudah ditetapkan menjadi tersangka,namun yang menjadi pertanyaan kami, Kuasa Pengguna Anggara dalam hal ini Muhammad sampai sekarang belum ditetapkan tersangka,” Ujar Kooordinator Umum Gemarak Riau Sandi Putra Rizky.

Kata dia Gemarak sebagai penggiat anti korupsi berharap agar  Ditreskrimsus Tipikor Polda Riau dapat menuntaskan kasus korupsi yang telah mendatangkan kerugian negara itu.

“Kami mendukung dan meng – apresiasi penuntasan kasus korupsi di Riau. Kami juga meminta agar pak Kapolri memantau kinerja Polda Riau dalam menangani sejumlah kasus korupsi, seperti kasus proyek Pipa transmisi PDAM di Indragiri Hilir ini,” kata Rizky.

Sebelumnya Dorektorat Reskrimsus Polda Riau mengungkap dalam kasus ini telah ditetapkan 5 orang sebagai tersangka, dan kemudian digenapi dengan penetapan tersangka untuk Muhammad.

Berdasarkan informasi rilis berita salah satu media haluan Riau.com menyebutkan terkait status tersangka Wabub Bengkalis dibantah pihak kepolisian di Riau.

Wakil Bupati Bengkalis, Muhammad, dikabarkan telah menyandang status tersangka perkara dugaan korupsi kegiatan pengadaan dan pemasangan pipa transmisi PE 100 DN 500 mm di Kabupaten Indragiri Hilir. Namun hal itu dibantah pihak kepolisian di Riau.

Adanya penetapan Muhammad sebagai tersangka itu diketahui dari nota dinas dari Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Ditpidkor) pada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri yang beredar. Nota dinas itu diketahui bernomor : B/ND-23/VI/2019/Ditpidkor tertanggal 13 Juni 2019 yang beredar di masyarakat.

Nota dinas itu ditujukan kepada sejumlah pihak di internal Ditpidkor Mabes Polri berdasarkan rujukan surat Kapolda Riau Nomor : B/639/VI/RES.3.3.5/2019/ Reskrimsus tertanggal 11Juni 2019 perihal Permohonan Gelar Perkara.

Berdasarkan surat rujukan tersebut, maka pihak-pihak yang menerima nota dinas tersebut diminta hadir mengikuti gelar perkara kasus tersebut atas nama tersangka Muhammad selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Gelar perkara itu dilakukan di salah satu ruangan di Ditpidkor Bareskrim Mabes Polri pada Kamis (13/6) sekitar pukul 13.00 WIB. Dalam gelar perkara itu, pihak Bareskrim mendengarkan paparan dari penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau selaku pihak yang menangani perkara tersebut.

Dikonfirmasi hal ini, Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto tidak menampik adanya proses gelar perkara tersebut. “Benar, baru selesai gelar di Direktorat Tipikor Mabes,” ujar Sunarto kepada Haluan Riau, Kamis malam.

Tentu saja dari gelar perkara itu telah menghasilkan suatu keputusan. Namun tidak terkait penetapan Muhammad sebagai tersangka.

“Hasil gelar perkara masih perlu pendalaman lagi,” pungkas perwira menengah Polri yang akrab disapa Narto itu.

Terpisah, Direktur Reskrimsus Polda Riau, Kombes Pol Gidion Arif Setyawan, juga membenarkan adanya proses gelar perkara itu. Dia juga memastikan bahwa Muhammad belum ditetapkan sebagai tersangka.

“Itu (Muhammad sebagai tersangka,red) belum pasti,” kata Gidion melalui sambungan telepon.

Menurut dia, gelar perkara itu merupakan gelar perkara internal, dan masih ada gelar perkara berikutnya. “Gelarnya itu kan masih gelar internal Ditpidkor. Masih ada gelar lagi dengan Karo Wasidik,” sebut mantan Wadir Reserse Narkoba Polda Metro Jaya (PMJ) itu.

“Emang persyaratan normatifnya gitu,” sambung dia menutup. ( Dikutip dari berita haluan riau.com )

Ditempat terpisah, salah satu penggiat anti korupsi Bengkalis menyebutkan pada awak media wasiatriau.com melalui teleponnya bahwa Belum dapat informasi yang jelas, ujar beliau.

Kebetulan saat awak media menghubungi beliau, sebut saja om Deni ,beliau bersama sama dengan rekan beliau juga sedang membahas informasi terkait kasus korupsi Wakil Bupati Bengkalis tersebut.

” Rencananya kami mau pergi menghadap Sekda Bengkalis untuk menanyakan kasus tersebut “. Sebut beliau mengakhiri. ( aba )