Bupati Meranti Hari ini Diperiksa KPK

Wasiatriau.com ( Meranti ) – Silih berganti kepala Daerah kabupaten kota di Provinsi Riau diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Berdasarkan informasi yang beredar,  KPK memanggil Bupati Kepulauan Meranti Riau Irwan Nasir terkait kasus dugaan korupsi bidang pelayaran antara PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) dengan PT Humpuss Transportasi dan penerimaan lain yang terkait jabatan.
Irwan dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Indung (Ind) dari pihak swasta.
“Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Kepulauan Meranti Irwan sebagai saksi untuk tersangka IND,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (9/7/2019).
Selain Irwan, KPK juga memanggil anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Fadhlullah sebagai saksi untuk tersangka Indung.
KPK juga telah menetapkan dua tersangka lainnya dalam kasus itu, yakni anggota Komisi VI DPR RI Bowo Sidik Pangarso (BSP) dan Marketing Manager PT HTK Asty Winasti (AWI).
Untuk Asty, saat ini sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.
Sebelumnya, KPK sedang mengidentifikasi proses penggunaan anggaran di Kabupaten Mihanasa Selatan, Sulawesi Utara dan Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau terkait gratifikasi yang diterima tersangka Bowo Sidik.
Diketahui sebelumnya bahwa salah satu sumber gratifikasi terkait jabatan pada Bowo Sidik berasal dari pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) termasuk di dua kabupaten tersebut.
Sementara untuk Kabupaten Minahasa Selatan diduga gratifikasi pada Bowo Sidik terkait penganggaran revitalisasi empat pasar di sana.
Sebelumnya, KPK pada Rabu (26/6) juga telah memeriksa Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Paruntu dan mengonfirmasi soal proses penganggaran revitalisasi empat pasar di Kabupaten Minahasa Selatan.
Diketahui sebelumnya KPK juga sudah melakukan pemeriksaan tersebut kepala daerah kabupaten kota di Provinsi Riau, malah KPK melakukan penggeledahan di rumah dinas Bupati Bengkalis dan Walikota Dumai beberapa waktu yang lalu,namun ke 2 kepala daerah diduga telah melakukan tindakan melawan hukum dengan modus yang berbeda pula. Status kedua kepala Daerah tersebut sudah diumumkan KPK di TV nasional sebagai tersangka dan dicekal keluar negeri. ( aba )