Beranda Daerah Kasus Dana Bansos Dumai Tak Kunjung Berakhir

Kasus Dana Bansos Dumai Tak Kunjung Berakhir


Penyelidikan oleh Tipikor Polres Dumai dari tahun 2017 hingga saat ini masih dalam proses dan sudah sempat 3x tahapan P.19. Polres Dumai beberapa tahun lalu telah mengumumkan beberapa orang tersangka. Namun sudah 3x perkara masih dalam P.19 bahkan sudah gelar di kejaksaan.

Menurut pengamat Hukum yang juga berprofesi sebagai Pengacara Wan Subiantri, SH.M.H,”perkara korupsi dalam hal kaitan Dana Hibah Bansos pasti banyak melibatkan orang banyak, tidak mungkin berdiri sendiri. Sebaiknya aparat penegak hukum tidak melakukan tebang pilih atau menuju pada yang lemah saja. Semua yang terlibat harus diproses. Kalau pembuktian, ya di cari. Kalau tak terbukti tidak boleh dilama – lamakan. Karena azas praduga tak bersalah juga harus dikedepankan,” ujarnya.

Menurut pengacara yang selalu bolak balik ke Komisi Pemberantasan Korupsi,”pasal 2 dan atau pasal 3 UU RI nomor 20 tahun 2001 atas perubahan UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah jelas. Banyak di daerah-daerah lain melibatkan Sekda selaku ketua tim TAPD, Anggota dewan selaku tim banggar, Kabag Kesra dan keuangan selaku tim verifikasi. Harus juga di lihat skema pemasukkan proposalnya apakah benar atau ada kejanggalan ? Proses pencairan dan jumlah apakah tidak bertentangan dengan yang lain ? Semua harus teliti,”ujarnya.

Dugaan korupsi hibah bansos pemko Dumai ini, jika di temukan adanya kerugian negara atau daerah, harus berdasarkan hasil BPK tahun 2014. terjadi tahun 2013 dan sudah hampir 5 tahun kasus ini baru mulai diungkap yaitu 2018. Redaksi dan teman-teman media sempat bertanya-tanya maksud dari penyelidikan ini. Semoga tidak ada kaitan atas sesuatu yang bersifat politis atau sesuatu hal lainnya.

Menurut data, penerima hibah bansos pemko Dumai mencapai 1.300 proposal dari hampir 30 orang anggota DPRD Dumai. Hibah bansos pemko Dumai tahun 2013-2014 yang terbesar adalah bantuan kepada rumah ibadah yang mencapai 1 unit rumah ibadah sebesar Rp.500 juta oleh seorang anggota dewan, lalu ada juga antara Rp 100 juta sampai 200 juta kepada rumah ibadah oleh seorang anggota dewan yang lainnya dalam satu fraksi. Ini memang janggal, seharusnya uang 500 jt itu sudah harus dilelang, bukan di kasi tunai langsung.

Ada juga fraksi mengusulkan dalam pokok pikiran atau aspirasi dewan terhadap bansos sapi yang di kucurkan saat hari raya Idhul Adha. Pada leher sapi di kalungkan tulisan partai, seolah sapi tersebut sumbangan dari partai padahal merupakan bantuan sosial dari pemko Dumai. Lalu dalam satu fraksi lain juga mengusulkan bansos umroh dan dana pelatihan dalam jumlah besar.

Jika ingin terang benderang kasus dugaan korupsi hibah bansos pemko Dumai jangan tebang pilih dan jangan di pilih para-para kacung saja. ( Rilis selayang news ) aba