Bawaslu Dumai Jatuhkan Sanksi Administrasi Kepada Paslon Nomor 3, Kampanye Tidak Kantongi Izin dan Ɗihadiri ASN


WR.(Dumai)-  Bawaslu kota Dumai hanya menetapkan sanksi administrasi kepada calon Walikota Dumai Nomor 3,  H. Faisal, SKM, MARS, karena tidak mengantongi izin surat tanda terima pendaftaran (STTP) dan saat acara kampanye ɗihadiri aparatur sipil negara ( ASN  ), guru SD N. 014 kelurahan  gurun panjang. Senin (07/11/2020), di sekitar RT 08 kelurahan gurun panjang.

Keputusan yang diambil tersebut sontak menjadi sorotan masyarakat kota Dumai. Kenapa tidak, kerena tidak ditemukan dari siapa sumber rekaman video kampanye  dianggap tidak kuat bukti pelanggaran.

Berdasarkan rilis berita zona riau.com dan berita bagus.co.id,  mendekati hari H Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai, banyak terjadi pelanggaran oleh Pasangan Calon (Paslon). Pelanggaran tersebut pada akhirnya di tanggani oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), salah satunya adalah dugaan kampanye yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sebagaimana diketahui baru-baru ini viral di Media Sosial (Medsos) Facebook Calon Walikota Nomor Urut 03 Paisal SKM. MARS  diduga melibatkan seorang ASN. Kejadian tersebut berdasarkan penelusuran awak media terjadi di RT 08 Kelurahan Gurun Panjang Kecamatan Bukit Kapur. ASN yang diduga ikut berpolitik tersebut berinisial TR dan berprofesi sebagai seorang Guru di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 014 Gurun Panjang.

Buntut kejadian tersebut dan atas laporan yang masuk Bawaslu memanggil TR untuk dimintai keterangan, dan 8 orang saksi-saksi namun 1 tidak hadir. Sebagaimana pantauan awak media TR terlihat mendatanggi Kantor Bawaslu pada Senin (02/11) dan Rabu (04/11), serta salah seorang saksi yaitu Kepala Sekolah dimana TR mengajar. Selain ditanggani Bawaslu Kota Dumai, kasus ini juga dilaporkan ke Pengawas Kecamatan (Panwascam) Bukit Kapur dan telah direkomendasikan ke Komisi Aparatur Silpil Negara (KASN).

Berdasarkan hasil konfirmasi awak media kepada salah satu Komisionir Bawaslu Kota Dumai, Agustri Jumat (06/11/2002) sekira Pukul 15.00 WlB di Hotel The Zuri. Dari percakapan salah satu Komosioner Bawaslu itu, terungkap bahwa Paisal SKM. MARS kala itu melakukan kampanye dan tidak memiliki izin, hal itu diungkap Agustri kepada awak media Zonariau.com dan Beritabagus.co.id.

Sebagaimana penyampaiannya “Calon Walikota 03 Paisal mengakui itu adalah kampanye dan tidak mengantongi izin Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dan karena tindakannya itu setelah kita selidiki dan memeriksa saksi-saksi, disimpulkan terjadi pelanggaran, namun hanya sebatas pelanggaran Administrasi. Karena hanya pelanggaran Administrasi, maka kasus ini direkomendasikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan KPU yang akan memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku”. ujarnya.

Ketika awak media mempertanyakan kenapa hanya sanksi Administrasi saja, padahal bukti gambar dan video Calon Walikota Dumai Nomor Urut 03 Paisal talah melibatkan ASN. Agustri sekali lagi menjelaskan “Lemahnya keterangan para saksi, karena saksi-saksi tidak bisa membuktikan dan mengungkap siapa yang pertama kali melakukan perekaman video kejadian tersebut”. ujarnya.

Ketika awak media utarakan, kenapa tidak  melibatkan saksi ahli untuk menelusuri jejak digital dari video tersebut, Agustri beralasan “Karena untuk mendatangkan dan membuktikan saksi ahli membutuhkan waktu lebih kurang 10 hari, sementara waktu yang diberikan kepada Bawaslu dan GAKKUMDU untuk memproses sebuah perkara hanya diberikan  waktu paling lama 5 hari.”. ungkapnya membeberkan alasan kenapa Bawaslu hanya berikan sanksi Administrasi.

Terkait sanksi yang akan diberikan kepada salah satu Calon Walikota Dumai Paisal, seperti disampaikan salah satu Komisioner Bawaslu, Agustri mendapat tanggapan dari Warga. Warga yang tidak ingin disebut namanya, kepada awak media Sabtu (07/11/2020) berkomentar “Jika sanksi Administrasi saja kita jadi heran, padahal di video itu ada Calon Walikota Paisal dan ASN inisial TR sedang memegang Mic”.

“Jika alasannya keterangan saksi-saksi lemah karena sumber pertama asal video tidak diketahui, sekarang jaman canggih sebentar saja terlacak jejak digitalnya, pertanyaannya, serius nggak Bawaslu untuk mengusut. Apalagi dikaitkan dengan masalah waktu, jelaskam waktu yang mana, waktu laporan masuk, waktu proses dan waktu lainnya, jangan sampai terjadi polemik di Masyarakat dan Masyarakat tentunya berharap kinerja Bawaslu yang Profesional, sehingga tidak ada gonjang-ganjing dan tudingan miring terlontar untuk Bawaslu”. harapnya. ***